Pemprov DKI Rilis Regulasi Skuter Listrik Bulan Depan, PDIP: Terlambat

Fraksi PDIP menilai Pemprov DKI Jakarta lambat dalam menyikapi perubahan. Sebab, sudah ada sejumlah kejadian namun regulasi tentang fenomena baru di Ibu Kota ini belum juga dikeluarkan.

"Begini, kita kembali ke fungsi, JPO fungsinya untuk apa? Gitu aja. Ketika pemanfaatan di luar fungsinya berarti ada masalah. Jadi, ketika ada yang salah petugas bisa mengarahkan kepada pengguna fasilitas yang salah tadi. Mereka perlu diberikan fasilitas, tapi jangan sampai mengganggu fasilitas yg lain," ujar Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Gembong Warsono saat dihubungi, Kamis (14/11).

Gembong menilai bahwa pengawasan Pemprov DKI Jakarta terhadap fenomena baru di Ibu Kota kurang ketat padahal tren skuter listrik sudah mewabah. PDIP pun mendesak Pemprov DKI Jakarta segera mengeluarkan regulasi terkait.

"Makanya harus segera ada alat yg bisa melandasi Pemprov untuk bisa mengatur itu. Mesti ada, kalau akhirnya keberadaan skuter itu merusak aset milik Pemprov DKI seperti JPO-JPO itu kan berarti ada penanganan khusus terkait keberadaan skuter," jelas Gembong.

Sebelumnya, Kepala Dishub Syafrin mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam waktu dekat akan mengeluarkan Peraturan Gubernur terkait keberadaan skuter listrik. Saat ini pihaknya sedang melakukan finalisasi kajian aturan tersebut.

"Jadi minggu ini kita finalisasi, kemudian minggu depan kita verbalkan, kami berharap akhir November sudah ditandatangani pak Gubernur," jelas Syafrin.