Pendiri CAN Borneo Buka Suara soal Pertemuan Relawan dengan Menhut

Ia menjelaskan, pertemuan tersebut bermula ketika sejumlah relawan menghubunginya untuk menyampaikan persoalan yang mereka hadapi selama bertugas. Keluhan itu mencakup kendala koordinasi di lapangan, kebutuhan peralatan, logistik, hingga biaya operasional. Paulinus kemudian meneruskan berbagai persoalan tersebut kepada rekan-rekannya di Kementerian Kehutanan.

Menurut Paulinus, Menhut Raja Juli yang saat itu masih berada di Palangka Raya bersedia mendengarkan langsung masukan para relawan melalui pertemuan daring pada 12 Oktober 2026, sembari menunggu kunjungan ke Tanjung Puting.

Dalam pertemuan tersebut, sejumlah kebutuhan penanganan karhutla dibahas, termasuk usulan pembangunan flying camp agar tim lebih dekat dengan titik api. Relawan juga mendorong penguatan koordinasi antara relawan, Balai Taman Nasional Tanjung Puting, dan BPBD melalui posko induk di Pangkalan Bun. Menurut Paulinus, Menteri Kehutanan meminta jajaran balai memperkuat koordinasi tersebut.

Selain itu, Paulinus menyampaikan keluhan seorang relawan yang tidak dapat mengikuti pertemuan. Berdasarkan informasi yang diterimanya, perusahaan di sekitar kawasan belum memberikan bantuan yang diminta karena masih menangani kebakaran di lahan mereka sendiri. Menanggapi hal itu, Menteri Kehutanan langsung meminta direktur jenderal terkait untuk menindaklanjutinya.

Terkait pembahasan anggaran yang turut menjadi sorotan, Paulinus menjelaskan bahwa konteksnya adalah pertanyaan mengenai biaya operasional relawan. Ia memahami penjelasan Menteri Kehutanan sebagai gambaran keterbatasan alokasi untuk mendukung kebutuhan operasional relawan, bukan sebagai pernyataan bahwa kementerian tidak memiliki anggaran untuk penanganan karhutla.

"Nah, soal anggaran yang ramai dibicarakan, konteksnya adalah pertanyaan tentang biaya operasional relawan. Pak Menteri menjelaskan keterbatasan alokasi untuk kebutuhan itu. Jadi, aku memahami penjelasan tersebut sebagai keterbatasan dukungan operasional relawan, bukan bahwa kementerian sama sekali TIDAK punya anggaran penanganan karhutla," ujarnya.

Paulinus juga menyebut Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki menjelaskan dukungan melalui skema bantuan presiden (Banpres) yang telah diajukan Menhut Raja Juli dan perlu dikoordinasikan dengan pemerintah daerah. Dalam tindak lanjutnya, kepala balai diminta mendata para relawan.

Ia menegaskan, pertemuan tersebut menjadi ruang bagi relawan untuk menyampaikan persoalan secara langsung agar berbagai kendala di lapangan dapat dicarikan jalan keluar. Paulinus mengakui relawan menghadapi banyak kesulitan dalam menjalankan tugas, terutama ketika pemadaman dan penyelamatan satwa masih berlangsung.

Karena itu, ia mengajak semua pihak untuk tidak mengalihkan perhatian dari pekerjaan utama penanganan karhutla. Menurutnya, kebutuhan mendesak saat ini adalah menyelesaikan kebakaran dan memastikan upaya penyelamatan di lapangan tetap berjalan.

"Jadi udahlah ga usah ke mana-mana bahasannya, kita masih terus kerja di lapangan. Capek dengan drama politik, kita selesaikan dulu api ini kanda-kandaku," tutup Paulinus.