Pengamat: Jalan Berbayar Berhasil Atasi Macet di Berbagai Negara

11 Jan 2023, 17:46 WIB

Sejumlah pengendara mengalami kemacetan lalu lintas di Tol Dalam Kota dan Jalan MT Haryono, Pancoran, Jakarta, Senin (18/5/2020) (ANTARA FOTO/Rifki N)

Jakarta, IDN Times - Pengamat Transportasi, Azas Tigor Nainggolan, mendukung rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang akan menerapkan Electronic Road Pricing atau jalan berbayar secara elektronik.

Menurutnya, sistem ERP sudah banyak digunakan oleh kota besar di beberapa negara seperti Stockholm, Swedia; London, Inggris; dan Singapura. Kota-kota besar tersebut, kata dia, terbukti berhasil memecahkan kemacetan dengan sistem tersebut.

"Begitu pula ERP sudah lama dipelajari oleh Kota Jakarta untuk membantu memecahkan kemacetan di Jakarta. ERP merupakan salah satu cara untuk mengendalikan penggunaan kendaraan pribadi di ruas jalan tertentu," ujarnya melalui siaran tertulis yang diterima IDN Times, Rabu (11/1/2022).

1. ERP efektif jika disertai manajemen parkir

Azas Tigor Nainggolan, Sidang Class Action Banjir Jakarta 2020 (IDN Times/Lia Hutasoit)

Tigor menerangkan, ERP lebih efektif dalam memecahkan kemacetan pada ruas jalan tertentu dibandingkan cara ganjil genap atau 3 in 1.

"Agar lebih efektif mengendalikan penggunaan kendaraan pribadi dan mengatasi kemacetan di Jakarta, penerapan ERP di Jakarta harus didukung dan disertai cara lain seperti manajemen parkir dan integrasi layanan transportasi publik," katanya.

2. Sistem tarif di Jakarta dapat meniru ERP di Singapura

Sejumlah kendaraan bermotor melintas di bawah Alat Sistem Jalan Berbayar Elektronik (ERP) di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (9/1/2023). (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat)

Tigor menerangkan, sistem jalan berbayar tersebut akan dimulai secara bertahap di ruas jalan tertentu yang akan ditetapkan sebagai jalan dengan kondisi kemacetan yang tinggi.

Dia mengusulkan, rencana sistem tarif atau pembayaran yang akan diterapkan sebaiknya memakai sistem yang disesuaikan atau mengikuti tinggi rendahnya demand kendaraan di ruas jalan yang diterapkan ERP.

"Sistem tarif atau bayar ERP di Jakarta akan dapat meniru sistem tarif ERP di Singapura. Saat tinggi penggunaan jalannya (demand-nya) maka tarifnya akan mahal. Sementara ketika penggunaan jalannya rendah maka tarifnya akan turun menjadi murah,"paparnya.

3. Pemprov DKI Jakarta akan terapkan jalan berbayar

ilustrasi kemacetan Jakarta (IDN Times/Sunariyah)

Diketahui, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana akan menerapkan ERP atau jalan berbayar elektronik di 25 ruas jalan pada 2023.

Aturan ini tercantum dalam draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik yang ditetapkan Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, Anies Rasyid Baswedan.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo Syafrin, mengatakan, penerapan tarif jalan berbayar akan disesuaikan dengan jenis kendaraan serta panjang ruas jalan.

Dalam Raperda, pihaknya mengusulkan kisaran tarif Rp5 ribu hingga Rp19 ribu. Namun tarif ini masih bisa berubah menyesuaikan kesepakatan dalam rapat penyusunan Perda Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik yang saat ini belum rampung.

“Ada rincian kemarin (dalam Raperda) kalau nggak salah di angka Rp5 ribu sampai dengan Rp19 ribu itu akan di antara angka itu,” kata Syafrin di Balaikota, Selasa (10/1/2/2023).