Jakarta, IDN Times - Pemerintah saat ini terus mendorong masyarakat untuk menerima vaksin COVID-19. Hal itu dilakukan untuk mencapai herd immunity atau kekebalan kelompok.
Namun, ada kendala bagi penyandang disabilitas ketika hendak vaksinasi. Salah satu syaratnya yakni memiliki KTP. Namun, tak sedikit di antara penyandang disabilitas tidak memiliki KTP atau NIK.
Lalu, apa solusi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)?
Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh mengatakan penyandang disabilitas harus diketahui terlebih dahulu tinggal di mana. Bila tinggal di panti asuhan, bisa dibuatkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) yang ditandatangani kepala panti asuhan.
"Dengan demikian, Dinas Dukcapil setempat dapat menerbitkan Kartu Keluarga yang isinya adalah nama-nama penghuni panti asuhan beserta NIK-nya,” kata Zudan.
Zudan meminta kepada pemerintah daerah untuk aktif mendata. Pemda diharapkan melakukan jemput bola untuk memenuhi identitas penduduk.
“Guna memenuhi identitas penyandang disabilitas di tengah pandemi, kami memberi saran agar Dinas Dukcapil daerah pro-aktif memberikan berkas F-1.01 kepada tiap-tiap panti asuhan untuk dilakukan pengisian biodata sehingga dokumen kependudukan lainnya dapat diterbitkan secara bertahap tanpa khawatir terjadi tatap muka yang menyebabkan penularan virus COVID-19," katanya.
Sebelumnya, Presiden Joko "Jokowi" Widodo kembali mengingatkan jajarannya untuk mempercepat proses vaksinasi di Indonesia. Diketahui sebelumnya, Jokowi menargetkan 1 juta vaksinasi per hari pada Juli. Di Agustus mendatang, Presiden menargetkan 2 juta vaksinasi per hari bisa tercapai.
“Nanti bulan Agustus akan kita beri target dua kali lipat dari yang ada sekarang ini,” ucap Jokowi saat meninjau proses vaksinasi di Mabes Polri, yang disiarkan langsung di channel YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (26/6/2021).