Perdana WFH ASN DKI, Pramono: 25-50 Persen Kerja dari Rumah

10 Apr 2026, 11:34 WIB

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengecek pengerukan Kali di Kebon Melati, Jakarta Utara, Jumat (10/4/2025). (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

Pemprov DKI Jakarta resmi menerapkan kebijakan WFH bagi ASN dengan proporsi 25–50 persen, efektif mulai hari ini sebagai tindak lanjut arahan pemerintah pusat.
Gubernur Pramono Anung menandatangani Pergub dan SE yang mengatur teknis pelaksanaan WFH setiap Jumat, termasuk fleksibilitas lokasi kerja sesuai karakteristik tugas.
ASN yang menjalankan WFH wajib presensi daring dua kali sehari melalui aplikasi Absensi Mobile, dengan verifikasi langsung oleh atasan untuk memastikan kedisiplinan.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

1 April 2025

Pergub tentang WFH ASN DKI mulai berlaku dengan rentang 25–50 persen, namun hari tersebut bertepatan dengan hari libur.

10 April 2025

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau pengerukan Kali di Kebon Melati dan menyatakan pelaksanaan efektif WFH ASN dimulai hari ini sesuai Pergub yang telah ditandatangani.

kini

Pemprov DKI Jakarta menerapkan WFH ASN setiap hari Jumat dengan pengawasan ketat melalui presensi daring dan verifikasi atasan langsung.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

What?
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara dengan proporsi 25 hingga 50 persen pegawai setiap hari Jumat.
Who?
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersama jajaran Pemprov DKI yang mengatur pelaksanaan WFH sesuai Surat Edaran dan Pergub yang telah ditandatangani.
Where?
Kebijakan diterapkan di seluruh lingkungan kerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sementara pengumuman disampaikan di Kebon Melati, Jakarta Utara.
When?
Kebijakan efektif dilaksanakan mulai Jumat, 10 April 2025, setelah sebelumnya direncanakan berlaku sejak 1 April namun tertunda karena hari libur.
Why?
Kebijakan ini merupakan tindak lanjut arahan pemerintah pusat untuk transformasi budaya kerja ASN serta peningkatan efisiensi dan fleksibilitas tugas kedinasan.
How?
Penerapan dilakukan melalui Surat Edaran yang mengatur jadwal WFH, presensi daring dua kali sehari lewat aplikasi Absensi Mobile, serta verifikasi oleh atasan langsung masing-masing ASN.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Hari ini Pak Gubernur Pramono bilang pegawai kantor pemerintah di Jakarta boleh kerja dari rumah. Tapi cuma sebagian, antara seperempat sampai setengah orang saja. Mereka kerja dari rumah tiap hari Jumat. Yang kerja dari rumah harus absen lewat handphone dua kali dan bosnya harus cek. Semua aturan ini sudah ditandatangani Pak Pramono.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Kebijakan WFH bagi ASN DKI Jakarta menunjukkan langkah maju dalam penerapan fleksibilitas kerja yang tetap menjaga disiplin dan akuntabilitas. Dengan infrastruktur pengawasan yang dinilai kuat, aturan presensi daring, serta verifikasi langsung oleh atasan, kebijakan ini mencerminkan upaya serius Pemprov DKI menggabungkan efisiensi kerja modern dengan tata kelola pemerintahan yang tertib dan transparan.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times — Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) terkait pengaturan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut arahan pemerintah pusat.

Pramono bahkan mengklaim, hingga saat ini baru Pemprov DKI yang telah memiliki aturan spesifik tentang WFH ASN dalam bentuk Pergub.

“Jakarta sudah membuat instruksi Sekda. Saya yakin Jakarta yang pertama kali mengatur itu, bahkan Pergub-nya (SE) sendiri saya sudah tanda tangani. Range-nya antara 25 sampai 50 persen berlaku mulai tanggal 1 April kemarin. Tapi karena 1 April kemarin adalah hari libur, kita efektif laksanakan pada hari ini,” ujar Pramono usai meninjau pengerukan Kali di Kebon Melati, Jakarta Utara, Jumat (10/4/2025).

1. Infrastruktur yang kuat untuk pengawasan

Suasana WFH ASN Pemprov DKI Jakarta Jumat (10/4/2026). (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Saat ditanya mengenai mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan WFH tersebut, Pramono menegaskan kesiapan infrastruktur di Jakarta.

“Ya, pengawasan kalau di Jakarta yang gitu kan infrastrukturnya sudah cukup kuat," ujar dia.

2. Pramono keluarkan SE WFH

Suasana WFH ASN Pemprov DKI Jakarta Jumat (10/4/2026). (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Pramono telah mengeluarkan SE sebagai tindak lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.5/3349/SJ tentang Transformasi Budaya Kerja ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah. SE tersebut mengatur teknis pelaksanaan WFH di setiap perangkat daerah dan biro.

Dalam edaran tersebut, kepala perangkat daerah dan biro diminta menerapkan fleksibilitas pelaksanaan tugas kedinasan secara lokasi bagi ASN di bawah koordinasi masing-masing.

"WFH ditetapkan dilaksanakan setiap hari Jumat, dengan proporsi pegawai yang dapat bekerja dari rumah paling sedikit 25 persen dan paling banyak 50 persen dari jumlah pegawai pada unit kerja terkecil, dengan mempertimbangkan karakteristik tugas dan jenis pekerjaan," tulis Pramono dalam SE.

3. Atasan wajib verifikasi laporan presensi

Suasana WFH ASN Pemprov DKI Jakarta Jumat (10/4/2026). (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Selain itu, ASN yang diperbolehkan menjalankan WFH harus memenuhi kriteria, yakni tidak sedang menjalani atau dalam proses hukuman disiplin serta memiliki masa kerja lebih dari dua tahun. ASN yang WFH juga wajib mematuhi pedoman perilaku (code of conduct) yang tercantum dalam lampiran edaran.

Pelanggaran terhadap pedoman tersebut berujung pada pencabutan hak WFH dan/atau sanksi disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Untuk pengawasan kehadiran, ASN yang WFH wajib melakukan presensi daring melalui aplikasi Absensi Mobile Pemprov DKI sebanyak dua kali, yakni pukul 06.00–08.00 WIB dan pukul 16.00–18.00 WIB. Atasan langsung diwajibkan memverifikasi laporan presensi tersebut," ujar dia.