Pergantian Kapolri: Ujian Bagi Suyudi Menjalankan Reformasi Polri

Bambang mengatakan, telah terjadi adanya kesepakatan antara Presiden Prabowo Subianto, Listyo dan Suyudi. Hal itu ia nilai dari Surat Presiden tentang pergantian Kapolri yang dikirim ke DPR RI pada 31 September 2026.

“Artinya sudah ada kesepakatan antara Istana dengan Kapolri lama Jenderal Listyo Sigit maupun Kapolri berikutnya Jenderal Suyudi,” kata Bambang.

Oleh karena itu, pergantian Kapolri ini menurut Bambang tidak cukup dibaca hanya sebagai penyegaran organisasi. Menurutnya, Presiden telah melakukan satu langkah untuk membenahi tubuh Polri setelah menerima rekomendasi Tim Reformasi Polri.

“Ini bisa menjadi sinyal bahwa Presiden ingin memasuki fase baru reformasi Polri. Setelah lima tahun kepemimpinan Listyo Sigit, publik akan melihat apakah Suyudi hanya melanjutkan kebijakan lama atau melakukan koreksi terhadap persoalan yang belum selesai,” kata Bambang.

“Yang terpenting pergantian Kapolri bukan sekadar pergantian orang, tetapi ujian apakah Presiden benar-benar ingin mengubah cara Polri dikelola. Suyudi mewarisi Polri yang secara struktur semakin kuat, tetapi secara reformasi masih menyisakan pekerjaan rumah,” lanjutnya.

Pekerjaan Rumah besar pun menanti. Suyudi dipandang harus melakukan penguatan pengawasan, reformasi sistem promosi dan mutasi agar lebih meritokratis, penanganan pungli dan backing, penataan anggota Polri yang bertugas di luar struktur, peningkatan akuntabilitas penegakan hukum, serta penguatan netralitas Polri dari kepentingan politik.

“Suyudi tidak perlu sibuk mencari program baru. Pekerjaan rumahnya sudah jelas. Tantangan terbesarnya adalah mengubah kultur organisasi, bukan sekadar mengganti struktur. Pesannya dapat dibaca sebagai dorongan agar Polri melakukan konsolidasi dan koreksi internal,” ujar Bambang.

Reformasi Polri juga dinilai tidak boleh berhenti pada perubahan regulasi atau slogan Presisi, tetapi harus terlihat dalam praktik penegakan hukum, pelayanan publik, sistem karier dan mekanisme pengawasan.

Rekam jejak Suyudi menawarkan kombinasi pengalaman reserse, kewilayahan dan lintas lembaga. Ia pernah berada di fungsi reserse, menjadi Kapolda, dan terakhir memimpin BNN.

“Kombinasi ini relevan untuk menghadapi kejahatan konvensional maupun transnasional sekaligus memperkuat koordinasi lintas institusi. Selain itu, Suyudi juga dikenal sebagai Jenderal muda yg tentunya melek dengan era teknologi informasi saat ini,” ujar Bambang.

“Pengalaman sebagai Kepala BNN menarik karena menunjukkan kemampuan bekerja lintas lembaga, sedangkan pengalaman reserse memberi basis kuat dalam penegakan hukum. Tantangannya adalah menggabungkan law enforcement dengan pendekatan pencegahan, pelayanan masyarakat dan akuntabilitas,” lanjutnya.

Sementara itu, Ketua Umum Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Santoso menilai reformasi kultural dan pengawasan internal menjadi pekerjaan rumah besar Komjen Pol Suyudi Ario Seto setelah terpilih sebagai Kapolri.

“Yang penting adalah bahwa ada beberapa agenda yang harus dijalankan oleh Kapolri yang baru, yang tidak henti-hentinya adalah terkait dengan reformasi kultural. Ini tetap menjadi pekerjaan rumah yang besar,” kata Sugeng saat dihubungi, Kamis (1/10/2026).

Menurut Sugeng, Suyudi perlu memastikan perubahan di tubuh Polri tidak hanya menyangkut pergantian kepemimpinan, tetapi juga perubahan perilaku dan budaya kerja lebih dari 400.000 anggota Korps Bhayangkara.

Ia mengatakan, reformasi kultural diperlukan agar anggota Polri semakin mengedepankan sikap humanis, profesional, dan akuntabel dalam menjalankan tugas.

Selain itu, Sugeng menilai Polri harus mampu menempatkan diri sebagai institusi yang menghormati demokrasi dan hak asasi manusia.

Menurut dia, reformasi kultural juga harus berjalan beriringan dengan pengawasan yang lebih ketat terhadap anggota yang melakukan pelanggaran.

“Karena sebagai PR yang tidak pernah selesai, oknum-oknum Polri yang melakukan pelanggaran kan tidak pernah berkurang, tidak pernah terhenti. Oleh karena itu, perlu reformasi pengawasan yang ketat,” jelas dia.

Sugeng mengatakan, pengawasan internal perlu diperkuat dengan mengoptimalkan peran Propam Polri serta Kortastipidkor Polri.

Ia juga mengusulkan agar kewenangan Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri dipertimbangkan untuk diperluas, khususnya dalam proses pengawasan terhadap anggota.

Di sisi lain, Sugeng menyoroti posisi Komjen Suyudi yang menjadi bagian dari angkatan 1994 di Akademi Kepolisian (Akpol).

Ia menyebut, terdapat sejumlah perwira lulusan Akpol 1994 yang kini menempati posisi strategis di lingkungan Polri, termasuk beberapa di antaranya sebagai kapolda.

“Angkatan '94 ini saat ini kalau tidak salah ada 14 orang yang menduduki jabatan-jabatan strategis di Polri, termasuk beberapa sebagai Kapolda. Jadi ini sesuatu yang menarik, posisi pejabat utama Polri dari tingkat Mabes sampai Polda diisi oleh angkatan '94,” ujar dia.

“Menurut saya ini akan menjadi satu kekuatan yang sangat baik buat institusi Polri, soliditasnya akan kuat,” tambah dia.

Namun, ia menekankan bahwa masyarakat tetap menunggu hasil kerja Polri, terutama dalam menjalankan fungsi perlindungan, pelayanan, pengayoman, dan penegakan hukum yang adil.

Sugeng juga mengingatkan bahwa prinsip humanis, profesional, dan akuntabel telah ditegaskan dalam perubahan ketiga Undang-Undang Polri.

Karena itu, ia berharap prinsip tersebut benar-benar diterapkan di lapangan sehingga kepercayaan publik terhadap Polri dapat meningkat di bawah kepemimpinan Suyudi.

Sugeng turut meminta Suyudi melanjutkan sejumlah pendekatan yang telah dilakukan Kapolri sebelumnya, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, khususnya pendekatan yang mengedepankan sikap humanis dan merangkul berbagai kalangan.

“Saya pikir ini harus diteruskan dan ditindaklanjuti,” kata dia.

Meski meninggalkan banyak pekerjaan rumah yang menanti Suyudi, Listyo Sigit juga dipandang oleh Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) meninggalkan program-program yang perlu diteruskan untuk menjaga Institusi Polri ke arah yang baik dan demi kepentingan masyarakat.

Anggota Kompolnas, Mohammad Choirul Anam mengatakan, program pertama yang perlu diteruskan Suyudi yakni pelayanan kepada masyarakat yang dibangun melalui digitalisasi.

“Karena itu sangat membantu masyarakat, memudahkan masyarakat. Jadi program itu penting untuk diperkuat,” kata Anam kepada IDN Times.

Kedua, Polri harus memberikan perhatian khusus terhadap isu perempuan dan anak dengan memperkuat Direktorat PPA hingga ke tingkat Polres.

Ketiga, program-program terkait dengan pelayanan Polri bagi masyarakat disabilitas. Listyo dinilai sudah melakukan tindakan afirmatif action yakni merekrut disabilitas menjadi bagian dari kepolisian maupun pelayanan kepolisian.

Keempat, memperkuat pengawasan internal dan eksternal. Melakui Propam Polri dan Kompolnas.

“Saya kira Pak Suyudi bukan orang baru dalam dunia pelayanan. Pendekatan kepada masyarakat, proses digitalisasi proses penegakan hukum dan sebagainya,” ujarnya.

Kompolnas menilai, berdasarkan rekam jejaknya, Suyudi mampu membawa Institusi Polri ke arah yang lebih baik. Anam pun meminta publik untuk turut mengawasi terutama di 100 hari pertama Suyudi menjabat sebagai Kapolri.

“Kita percaya bahwa pilihan Kapolri telah melalui mekanisme kapabilitas oleh Pak Presiden. Itu yang paling penting untuk 100 hari ke depan, saya kira yang paling penting adalah memastikan proses pelayanan di masyarakat berjalan maksimal, kedua penunjukan juga penguatan langkah-langkah pengawasan khususnya bagi kami Kompolnas dan internal Propam,” ujarnya.