Jakarta, IDN Times - Pemerintah pusat sampai saat ini belum menerapkan status lockdown atau penguncian diri meski penyebaran virus corona atau COVID-19 semakin masif. Bahkan, jumlah pasien positif virus corona sampai saat ini sudah tembus 117 orang.
Ketua Umum Perhimpunan Dokter Emergensi Indonesia (PDEI) Adib Khumaini mengatakan pemerintah harus mempersiapkan beberapa hal jika nanti melakukan lockdown untuk pencegahan penyebaran virus corona.
Dr. Adib mengungkapkan untuk membatasi pergerakan penyebaran virus corona, lockdown harus dilakukan, namun juga harus memperhatikan berbagai aspek, seperti stabilitas harga dan pasokan sembako.
"Tentunya ada regulasinya dan harus ada denda dan management jika pedagang pasar menaikan harga, ini harus disiapkan dengan benar karena jumlah penduduk kita," jelasnya.
Kemudian seluruh area termasuk fasilitas umum atau publik harus disemprot desinfektan. Lalu, masyarakat juga aktif untuk melaporkan bila ada warga atau anggota keluarga yang mengalami gejala. "Aktivitas dimulai kembali setelah dua minggu sesuai dengan SOP dari WHI," katanya.
Jika nanti ada lonjakan kasus virus corona, maka pemerintah menyediakan sarana perawatan alternatif yang bisa dijangkau masyarakat.
"Sarana perawatan alternatif yang bilang seperti rumah sakit lapangan atau rumah sakit khusus yang ada dalam satu wilayah, bukan menyiapkan dalam satu pulau saja tapi satu wilayah itu harusnya ada alternatif," paparnya
Dia menambahkan jika kasus melonjak tinggi tentunya juga membutuhkan SDM yang cukup. Untuk saat ini Adib mengatakan tenaga medis cukup namun jika kasus bertambah maka harus dipersiapkan tenaga medis cadangan.
"Saya kira tenaga medis harus dipersiapkan umpamanya ada outbreak, kita juga harus jaga juga stamina tenaga kesehatan kan," paparnya.
Presiden Joko “Jokowi” Widodo ternyata punya cara sendiri untuk mengantisipasi penyebaran virus tersebut. Dan cara yang dipilih tersebut bukan memalukan lockdown.
“Kita melihat beberapa negara yang mengalami penyebaran lebih awal dari kita ada yang melakukan lockdown, tapi ada juga yang tidak melakukan lockdown tapi melakukan antisipasi ketat untuk mencegah penyebaran COVID-19,” kata Jokowi di Istana Bogor, Minggu (15/3).
Jokowi menjelaskan, pemerintah saat ini sudah secara intensif melakukan komunikasi dengan Badan Kesehatan Dunia (WHO) untuk berkonsultasi mengenai protokol kesehatan terkait penanganan virus corona bersama sejumlah dokter ahli dari dalam negeri.
“Pemerintah telah membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 diketahui (dipimpin) Kepala BNPB Doni Monardo,” ujarnya.