Pertamina Pimpin Transisi Energi dengan 6 Kebijakan B20-TF ESC

22 Jan 2023, 13:40 WIB

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati di Paviliun Indonesia pada World Economic Forum (WEF) yang digelar di Davos, Swiss, Rabu (18/1). (Dok. Pertamina)

Jakarta, IDN Times -- PT Pertamina (Persero) terus memimpin transisi energi di Indonesia dan memastikan seluruh segmen masyarakat dapat menerima manfaatnya. Hal tersebut juga merupakan komitmen global dan menjadi bagian dari rekomendasi kebijakan dari Business 20-Task Force Energy, Sustainability, and Climate (B20-TF ESC) dalam gelaran G20 November 2022 di Bali.

B20-TF ESC adalah gugus tugas yang dihasilkan oleh keterlibatan kelompok B20 di forum G20, di mana Indonesia bertindak sebagai presiden pada 2022. Gugus tugas menangani masalah yang berkaitan dengan energi, keberlanjutan, dan iklim dalam upaya bersama negara-negara anggota untuk mengatasi perubahan iklim.

B20-TF ESC telah melahirkan enam rekomendasi kebijakan untuk mempercepat transisi energi yang mengakomodasi tantangan, peluang, dan risiko yang terkait peningkatan transisi yang adil dan teratur di negara berkembang.

1. Rekomendasi-rekomendasi B20-TF ESC tersebut diperlukan untuk mempercepat transisi energi

Ilustrasi transisi energi (coaction.id)

“Ada enam kebijakan, tapi tujuan utamanya adalah tidak ada yang tertinggal dalam masa transisi, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah,” ujar Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati di Paviliun Indonesia pada World Economic Forum (WEF) yang digelar di Davos, Swiss, Rabu (18/1).

Nicke yang juga menjabat sebagai co-Chair B20-TF ESC pada G20 tahun 2022 mengatakan, Indonesia merupakan negara berkembang pertama yang memegang Presidensi G20. Menurut dia, rekomendasi tersebut diperlukan untuk mempercepat transisi energi. Keenam rekomendasi kebijakan tersebut antara lain secara progresif meningkatkan kuantum, prediktabilitas, dan kemudahan aliran pembiayaan ke negara-negara berkembang.

2. Pastisipasi UMKM, akses listrik terintegrasi, dan kebijakan iklim inovasi teknologi menjadi perhatian

irektur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati di Paviliun Indonesia pada World Economic Forum (WEF). (Dok. Pertamina)

B20-TF ESC juga harus memastikan partisipasi UMKM dalam kegiatan transisi energi dengan pembiayaan dan capacity building. Mereka harus memfasilitasi adopsi teknologi oleh rumah tangga dan UMKM untuk penggunaan energi yang efisien, bersih, dan modern.

Rekomendasi kebijakan lain yang diperlukan, Nicke melanjutkan, adalah percepatan penerapan solusi akses listrik terintegrasi, termasuk off-grid dengan partisipasi masyarakat dan elektrifikasi berbasis grid untuk memperluas akses energi dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

Lalu, yang terakhir adalah perlunya kebijakan untuk mendukung iklim inovasi teknologi dengan mendukung start-up dan riset universitas dengan teknologi, pembiayaan, sumber daya manusia yang terampil, pengetahuan, dan sharing facility.

3. Percepatan penggunaan energi berkelanjutan, transisi yang adil dan terjangkau, serta peningkatan keamanan energi

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati di Paviliun Indonesia pada World Economic Forum (WEF) yang digelar di Davos, Swiss, Rabu (18/1). (Dok. Pertamina)

Satgas juga memiliki prioritas seperti mempercepat penggunaan energi berkelanjutan, memastikan transisi yang adil dan terjangkau, serta meningkatkan keamanan energi. Nicke mengatakan, kolaborasi antara negara maju dan negara berkembang diperlukan sebagai key enabler untuk mencapai tiga prioritas tersebut.

B20, kata Nicke, berperan sebagai katalis dan mendorong perusahaan atau negara untuk menjalin kemitraan global. Setidaknya ada 36 kesepakatan kemitraan yang melibatkan 11 negara dengan potensi nilai proyek sekitar 11,5 miliar dolar AS yang dijabarkan di B20-TF ESC.

Selain itu, terdapat pula 12 peluang kemitraan, lima acara business matching dan dua kolaborasi dengan platform investasi dalam business matching avenue di B20-TF ESC. Oleh karena itu, aksi bisnis tersebut ditempuh melalui kemitraan global untuk mewujudkan rekomendasi kebijakan. (WEB)