Pesan KPK untuk Anggota DPR yang akan Dilantik: Jangan Korupsi Lagi

30 Sep 2019, 23:30 WIB

ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

Jakarta, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengucapkan selamat kepada 575 anggota DPR terpilih yang akan dilantik pada Selasa (1/10). Tentu harapan tinggi ditumpukan kepada mereka yang kerap dijuluki wakil rakyat tersebut. Salah satunya bisa menjadi contoh untuk mencegah perbuatan korupsi.

"Mereka yang dilantik pada Selasa esok tentu sudah melaporkan harta kekayaannya. Sebab, itu yang diatur di aturan KPU, dan KPK sudah memfasilitasi itu. Harapan kita semua tentu saja lembaga ini bisa benar-benar mewakili rakyatnya," ujar juru bicara KPK, Febri Diansyah yang ditemui di gedung Merah Putih pada Senin malam (30/9).

Mantan aktivis antikorupsi itu juga berharap anggota DPR bisa ikut berkontribusi mencegah perbuatan korup. Bagaimana caranya? Dengan aktif dan secara reguler melaporkan harta kekayaannya ke komisi antirasuah.

Lalu, bisa kah janji anggota DPR untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi bisa dipegang?

1. KPK mewanti-wanti anggota DPR agar aktif melaporkan penerimaan gratifikasi

(Mantan Juru bicara KPK, Febri Diansyah) ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

Salah satu pesan yang disampaikan oleh KPK bagi anggota DPR yang dilantik esok yakni ikut mencegah korupsi. Caranya, dengan secara aktif melaporkan penerimaan gratifikasi maksimal dalam waktu 30 hari kerja.

Sebagai anggota penyelenggara negara wajib menolak penerimaan dari pihak lain. Namun, apabila terpaksa harus menerima maka harus dilaporkan dalam waktu 30 hari.

"Kalau dilaporkan dalam kurun waktu 30 hari kerja maka ancaman pasal 12B bisa dihapus. Ancamannya cukup berat yakni pidana penjara 4-20 tahun. KPK memastikan laporan gratifikasi itu akan dirahasiakan identitasnya pelapornya, karena sudah ada mekanisme yang dijalankan," kata Febri malam ini.

Cara kedua, yang bisa dilakukan oleh anggota DPR untuk mencegah korupsi yakni dengan rutin melaporkan data harta kekayaan. Bukan baru melaporkannya di awal dan akhir menjabat sebagai anggota parlemen.

2. KPK telah memproses 23 anggota DPR periode 2015-2019 yang korupsi

Ilustrasi (IDN Times/Sukma Sakti)

KPK menggaris bawahi akan aktif dalam upaya pencegahan korupsi. Tetapi, bukan berarti aktif mencegah lalu tidak akan melakukan penindakan.

"Harapannya tentu kami tak perlu lagi memproses para penyelenggara negara dan aktor korupsi di sektor politik ini kalau memang tidak ada tindakan korupsi yang dilakukan. Kalau ada tindak korupsi, tentu kami selaku penegak hukum wajib untuk menangani itu," kata Febri.

Rupanya, imbauan yang sudah bolak-balik disampaikan oleh komisi antirasuah itu tidak mempan bagi anggota DPR. Hal itu terlihat dari jumlah anggota DPR periode 2015-2019 yanh diproses oleh komisi antirasuah mencapai 23 orang.

Berikut ke-23 nama anggota DPR tersebut:

PDI Perjuangan

Ardiansyah
Damayanti Wisnu Putranti
I Nyoman Dhamantra

Partai Golkar

Budi Supriyanto
Markus Nari
Charles Jones Mesang
Setya Novanto
Fayakhun Andriadi
Eni Maulani Saragih
Aditya Anugrah Moha
Bowo Sidik Pangarso

Partai Amanat Nasional

Andi Taufan Tiro
Taufik Kurniawan
Sukiman

Partai Kebangkitan Bangsa

Musa Zainudin

Partai Keadilan Sejahtera

Yudi Widiana

Partai Nasdem

Patrice Rio Capella

Partai Hanura

Dewi Yasin Limpo
Miryam S. Haryani

Partai Demokrat

Rooslynda Marpaung
Amin Santono
I Putu Sudiartana

Partai Persatuan Pembangunan

Muhammad Romahurmuziy

3. Lebih dari 90 persen anggota DPR periode 2015-2019 mencalonkan diri lagi

IDN Times/Irfan Fathurohman

Sementara, dalam pandangan organisasi Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Indonesian Budget Center (IBC), anggota DPR periode mendatang pun tidak bisa diharapkan. Sebab, 90 persen anggota DPR periode 2019-2024 adalah anggota parlemen periode sebelumnya. Mereka bisa bertarung kembali di pileg atas restu dari parpol tempatnya bernaung.

Bahkan, tiga anggota DPR yang kembali maju di pileg 2019 sudah jadi tersangka KPK. Ketiganya yakni Wakil Ketua DPR Fraksi PAN Taufik Kurniawan, Sukiman Fraksi PAN, dan Bowo Sidik Pangarso Fraksi Golkar.

Menurut peneliti ICW, Donal Fariz tiga caleg yang diciduk oleh KPK membuktikan permasalahan akut di DPR yakni korupsi belum hilang.

"Persoalan ini bukan persoalan baru sebab sejak awal periode 2014-2019, korupsi menjadi persoalan yang mengemuka di DPR," ujar Donal pada (10/4) lalu.

Gara-gara korupsi pula, tingkat kepercayaan publik terhadap DPR dan partai politik begitu rendah. Rasa percaya itu semakin dinodai ketika di penghujung masa kerjanya mereka sepakat untuk merevisi UU KPK nomor 30 tahun 2002. Padahal, itu jadi landasan KPK bekerja. Tidak butuh waktu lama, karena dalam waktu 13 hari revisi itu terealisasi dan disahkan oleh DPR.

Pemerintahan Joko "Jokowi" Widodo pun dinilai turut berkontribusi, lantaran sejak awal tidak mencegah proses revisi digelar di parlemen.