Ini Jumlah Kekayaan 4 Paslon Pilkada Jabar

Calon Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memiliki kekayaan Rp 8.282.049.675. Angka ini berdasarkan laporan yang disampaikan Ridwan Kamil ke KPK pada 23 Desember 2015. Jumlah tersebut meningkat dari data sebelumnya yang dilaporkan pada 18 Maret 2013 sebesar Rp 5.086.795.057.

Kekayaan Ridwan Kamil ini terdiri dari aset tanah di Bandung, Jakarta, dan Gianyar. Selain itu ada juga kendaraan seperti Mercedez Benz keluaran tahun 2011, Nissan Serena, dan sepeda motor Mio.

Sementara, pasangan Ridwan Kamil, UU Ruzhanul Ulum, tercatat memiliki harta tak sampai setengahnya. Uu tercatat memiliki nilai kekayaan Rp 3.116.779.194 pada 30 Januari 2015. Jumlah itu meningkat dari 19 Juli 2011 sebesar Rp 2.524.000.000.

Harta tersebut terdiri dari sejumlah tanah di Tasikmalaya yang berasal dari warisan atau pun hasil pribadi. Selain itu, ada juga kendaraan roda empat seperti Toyota Harrier, Hilux, Kijang Innova, dan Rush.

Pasangan berikutnya adalah Sudrajat-Ahmad Syaikhu. Data yang tercatat di situs LHKPN Sudrajat masih belum memperbarui laporan kekayaannya. Terakhir tercatat pada 2002 harta kekayaan Sudrajat Rp. 3.440.294.898 dan 295 USD.

Sementara, Syaikhu yang saat ini masih menjabat sebagai Wali Kota Bekasi tercatat memiliki kekayaan Rp 945.180.581 per 14 September 2012. Kekayaan itu meningkat sejak 14 November 2007 sebesar Rp 564.119.524. Syaikhu memiliki kekayaan paling kecil dibandingkan pasangan calon lainnya.

Dedi Mulyadi tercatat di situs LHKPN memiliki kekayaan Rp 3.164.425.514 pada 27 Mei 2015. Laporan tersebut meningkat dari catatan sebelumnya pada 10 Februari 2012 sebesar Rp 2.888.362.519.

Harta tersebut diakumulasikan dari sejumlah tanah di 47 lokasi di Purwakarta. Selain itu Dedi Mulyadi juga tercatat memiliki Nissan Terrano buatan 2002 dan dua unit sepeda motor. Bupati Purwakarta itu juga tercatat memiliki peternakan sapi, peternakan sapi, dan sawah.

Sementara, pasangannya, Dedi Mizwar memiliki harta kekayaan mencapai Rp 38.915.835.289 dan US$ 35.541. Deddy Mizwar tercatat memiliki sejumlah aset berupa beberapa jenis harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan. Dia mempunyai dua aset tanah di Purwakarta, satu aset tanah dan bangunan di Purwakarta, delapan aset tanah di Bogor, satu aset bangunan di Jakarta Barat, serta satu aset tanah dan bangunan di Jakarta Timur. Total harta tidak bergerak Deddy mencapai Rp 7.907.658.000.

Tubagus Hasanuddin belum tercatat di LHKBN. Begitu pun wakilnya, Anton Charliyan, namanya masih belum ada di situs yang dikelola KPK tersebut. Namun, terakhir ia tercatat melaporkan hartanya ke KPK pada 1 Mei 2014 ketika menjadi Anggota DPR RI.

Jumlah harta yang dilaporkan Hasanuddin mencapai Rp 9.259.651.793. Terdiri daro harta tidak bergerak senilai Rp 7.450.000.000 dan harta bergerak Rp 1.104.000.000. Harta lainnya berupa giro dan setara kas Rp 92.661.793, piutang Rp 1.000.000.000. Sedangkan hutang sebesar Rp 1.050.000.000.

Hasanuddin mengatakan, ia sudah melaporkan harta kekayaanya ke KPK. Bahkan, saat mendaftar ke KPU Jabar, berkas LHKPN disertakan sebagai syarat pencalonan.

"LHKPN saya lengkap, kata siapa belum lapor. Boleh dibuka di online KPK tapi tidak menggunakan nama Tb Hasanuddin atau Tubagus Hasanuddin, tapi Hasanuddin sesuai dengan KTA saya," kata Hasanuddin melalui siaran persnya, Jumat, 12 Januari 2018.

LHKPN atas nama Anton Charliyan juga tak ditemukan di aplikasi KPK tersebut. Anton sejak 25 Agustus 2017 hingga 5 Januari 2018 menduduki posisi Wakil Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri. Dia juga pernah menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat sejak 12 Desember 2016. Sebelumnya menjabat Kapolda Sulawesi Selatan dari 14 April 2016. Jabatan terakhirnya ialah Analis Kebijakan Utama Bidang Sespimti Sespim Lemdiklat Polri.

Baca juga: KPK Terima Laporan Harta Kekayaan 1.100 Calon Kepala Daerah