Jakarta, IDN Times - Sejumlah pimpinan organisasi ormas Islam mulai tiba di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (5/3/2026). Mereka datang untuk menghadiri buka puasa bersama (bukber) dengan Presiden Prabowo Subianto.
"Buka puasa bersama," ujar Anwar Iskandar.
Selain itu, terlihat Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir dan Rais Aam PBNU, KH Miftachul Akhyar juga sudah tiba di Istana Kepresidenan Jakarta. Namun, mereka enggan memberi pernyataan.
Ketua Bidang Penanggulangan Bencana MUI, Nusron Wahid, mengatakan, buka puasa bersama tersebut mengundang ormas Islam dan juga pimpinan pondok pesantren (ponpes).
"Ya, nanti semua ketua umum ormas (organisasi kemasyarakatan) Islam, sama mubalig, dan pengasuh pondok pesantren; yang pondok pesantren besar dan mempunyai jaringan yang luas," kata Nusron.
Nusron mengatakan, Presiden Prabowo juga kembali mengundang Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK). Namun, JK diundang sebagai Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI).
"Pak JK diundang dalam kapasitas beliau sebagai Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia," ucap Nusron.
Prabowo mengundang MUI di tengah meningkatnya perang Iran dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel. Pada Selasa (3/3/2026), Prabowo juga mengundang para presiden dan wakil presiden terdahulu, ketua umum partai politik, dan mantan menteri luar negeri.
Sebelumnya, MUI menilai serangan AS dan Israel merupakan bagian dari strategi melemahkan posisi Iran di kawasan Timur Tengah. Termasuk mengurangi peran Iran dalam mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina.
"Dalam konteks konflik Israel–Palestina, MUI mendorong berbagai negara untuk menjadi juru damai guna menghentikan serangan militer yang berpotensi menjadi instrumen tekanan politik guna mengamankan dominasi regional Israel atas Palestina," kata Ketua MUI, Anwar Iskandar, dalam keterangannya.
Dalam pernyataan yang sama, MUI mendesak pemerintah Indonesia mencabut keanggotaan dari Board of Peace (BoP), forum yang dibentuk Presiden Amerika Serikat.
"Amerika Serikat, yang tengah memainkan peran sentral dalam pengelolaan konflik Palestina melalui BoP, menghadapi pertanyaan besar yaitu apakah strategi tersebut sungguh diarahkan untuk perdamaian yang adil, atau justru memperkuat arsitektur keamanan yang timpang dan mengubur kemerdekaan Palestina? Untuk itu, MUI mendesak pemerintah Indonesia agar mencabut keanggotaan dari BoP karena dipandang tidak efektif mewujudkan perdamaian sejati di Palestina," ucap dia.