Pj Gubernur Teguh Akan Temui Pramono Usai Ditetapkan Menang Pilkada

17 Des 2024, 21:17 WIB

Santi Dewi

Pramono Anung dan Rano Karno (dok.Tim Pramono-Rano)

Intinya sih...

Pelantikan gubernur dan wagub terpilih pada 7 Februari 2025
Teguh Setyabudi akan menemui Pramono dan Rano usai diumumkan sebagai pemenang Pilkada DKI Jakarta oleh KPU Jakarta.
Pramono Anung tengah menyiapkan tim transisi untuk 100 hari pertamanya sebagai orang nomor satu di Jakarta.
Berdasarkan data KPU, sudah ada 281 permohonan sengketa Perselisihan Hasil Pilkada yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Penjabat Gubernur Jakarta, Teguh Setyabudi, mengucapkan selamat atas terpilihnya Pramono Anung dan Rano Karno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta. Ia mengatakan, akan menemui Pramono dan Rano usai ditetapkan sebagai pemenang Pilkada Jakarta oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta.

"Nanti kami tunggu keputusan KPU dulu. Setelah itu kami akan coba komunikasikan bagaimana mungkin pesan yang dapat kami sampaikan kepada Beliau agar nantinya tugas gubernur dan wakil gubernur terpilih bisa lebih smart, lancar dan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan pimpinan pusat di DKJ (Daerah Khusus Jakarta) bisa lebih baik lagi," kata Teguh di Jakarta, Selasa (17/12/2024).

Teguh sendiri dilantik pada 18 Oktober 2024 menggantikan Pj Gubernur Jakarta periode 2022-2024, Heru Budi Hartono. Masa jabatannya segera berakhir pada Februari 2025 mendatang.

Ia kembali menegaskan bahwa relasinya dengan semua kandidat di Pilkada Jakarta baik. Sehingga tak ada masalah bila harus bertemu dengan Pramono-Rano.

"Tapi, nanti kita lihat dulu. Sekarang kan belum (ada penetapan KPU)," tutur dia.

1. Pramono tengah siapkan tim transisi untuk mempersiapkan 100 hari pertamanya

Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung (dok. Tim Pemenangan Pramono-Rano)

Sementara, jelang memasuki masa pelantikan, Pramono Anung mengaku tengah menyiapkan tim transisi untuk 100 hari pertamanya sebagai orang nomor satu di Jakarta. Pramono mengatakan, tim transisi ini akan bekerja demi memenuhi sejumlah janji politiknya selama masa kampanye Pilkada 2024.

"Sebelum pelantikan, saya juga pasti membentuk tim transisi untuk mempersiapkan 100 hari pemerintahan saya," ujar Pramono di Menteng, Jakarta Pusat pada 14 Desember 2024 lalu.

Namun, politikus PDI Perjuangan itu tidak mengungkapkan siapa saja yang akan berada di tim transisi. Ia hanya menyebutkan bahwa tim transisi bakal berisikan orang-orang yang selama ini banyak membantunya.

"Ya orang-orang yang selama ini membantu saya berkaitan dengan substansi. Jadi orang-orang yang tahu cara berpikir saya, apa yang saya inginkan, dan sebagainya. Nanti diumumkan secara resmi," tutur dia.

Pramono menambahkan, tim transisi ini perlu dibentuk agar ia dapat langsung bekerja secara efektif setelah dilantik.

"Saya gak mau begitu bekerja itu gak tahu apa-apa. Saya harus tahu semuanya," katanya.

2. Pramono akan prioritaskan pendataan sejumlah bantuan

Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan hadir dalam Apel Siaga Kawal TPS & Rapat Akbar Warga Kota bersama pasangan calon gubernur-calon wakil gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung-Rano Karno, Kamis (21/11/2024).

Lebih lanjut, Pramono mengatakan salah satu yang bakal menjadi prioritas adalah pendataan terkait sejumlah bantuan seperti Kartu Jakarta Pintar dan Kartu Jakarta Sehat.

"Itu yang riil. Karena hampir dua tahun, (Jakarta) gak punya gubernur definitif yang kemudian pendataan itu, menurut saya pribadi, perlu dilakukan perbaikan," katanya.

3. Pramono dapat langsung fokus bekerja karena tak ada gugatan hasil Pilkada Jakarta

Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) RI di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Sementara, berdasarkan data yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) per 13 Desember 2024 lalu, sudah ada 281 permohonan sengketa Perselisihan Hasil Pilkada (PHP) yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sebanyak 16 permohonan di antaranya diajukan oleh para calon gubernur dan wakil gubernur.

"Total permohonan PHP (Perselisihan Hasil Pilkada) yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi per 13 Desember sebanyak 281 permohonan sengketa PHP. Terdiri dari pemilihan gubernur dan wakil gubernur sebanyak 16 permohonan, pilbup sebanyak 217 permohonan, pilwalkot 48 permohonan," ujar anggota KPU, Iffa Rosita ketika memberikan keterangan pers pada 13 Desember 2024 lalu di kantor KPU, Jakarta Pusat.

Hanya tiga provinsi yang tidak mengajukan gugatan sengketa hasil pilkada yakni Jakarta, Bali, dan Yogyakarta.