PKS Tolak Relaksasi PSBB, Mardani: Pemerintah Daerah Bisa Kelabakan

Wakil Ketua MPR Syarief Hasan juga mengecam wacana relaksasi PSBB. Menurutnya wacana ini membuktikan bahwa hasil penelitian ‘Singapore University of Technology & Design’ tentang penanganan pandemik COVID-19 di Indonesia tidak maksimal.

“Untuk itu untuk kesekian kalinya kami mohon kepada Presiden untuk konsisten dan tegas dalam menangani penyebaran COVID-19 dan batalkan izin 500 TKA China masuk ke Indonesia,” kata politikus Partai Demokrat itu.

Senada dengan Syarief, Wakil Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Daulay juga menyayangkan wacana relaksasi PSBB. Sebab, menurut Kemenkes berdasarkan rapat kerja DPR, PSBB jadi peran penting dalam usaha menekan angka penyebaran COVID-19.

“Kalau betul bahwa PSBB begitu, mestinya dipertahankan bukan malah dilonggarkan. Nanti takutnya naik lagi, kecuali kalau kurvanya sudah jelas menunjukkan turun drastis,” ucap Saleh.

Menhub Budi sebelumnya menerangkan, meski nantinya transportasi umum diperbolehkan beroperasi kembali pada 7 Mei, hal itu harus dibarengi dengan implementasi protokol kesehatan yang kriterianya akan diatur oleh BNPB dan Kementerian Kesehatan.

Ia pun menegaskan kriteria orang yang bisa bepergian menggunakan transportasi umum adalah mereka dalam rangka penugasan kerja, kegiatan bisnis dan logistik, bukan untuk mudik.