Jakarta, IDN Times - Pemerintah mewajibkan penyelenggara sistem elektronik melakukan penilaian mandiri terhadap potensi risiko pada anak. Hal ini tertuang melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital (Permen Komdigi) Nomor 9 Tahun 2026.
Dengan beleid ini, pemerintah resmi melarang pembuatan akun media sosial bagi anak di bawah 16 tahun. Hal ini mulai berlaku bertahap pada 28 Maret 2026. Berikut penjelasannya dikutip IDN Times dari Permen Komdigi 9/2026.
Petentuan ini diatur dalam Pasal 9, yang menyatakan bahwa penyelenggara sistem elektronik harus melakukan penilaian mandiri terhadap aspek risiko dalam produk, layanan, dan fitur yang mereka kembangkan atau selenggarakan.
Pasal ini mewajibkan penyelenggara sistem elektronik melakukan penilaian mandiri terhadap aspek-aspek risiko yang disebut di Pasal 8 ayat (4) yakni kemungkinan anak berkontak dengan orang yang tidak dikenal, potensi terpapar pornografi, kekerasan, atau konten berbahaya
dan eksploitasi anak sebagai konsumen. Kemudian ancaman terhadap keamanan data pribadi anak, risiko adiksi, gangguan kesehatan psikologis hingga gangguan fisiologis.
Salah satu fokus penilaian adalah kemungkinan anak berinteraksi dengan orang yang tidak dikenal melalui platform digital. Jika platform memungkinkan anak berinteraksi dengan orang lain yang tidak dikenal, maka Pasal 10 ayat (2) mewajibkan penyedia layanan menyediakan teknologi kontrol orang tua atau parental control.
Fungsi kontrol tersebut dijelaskan di Pasal 10 ayat (3), yaitu agar orang tua atau wali dapat memberi atau menolak persetujuan ketika anak ingin berinteraksi dengan pengguna lain. Indikator penilaiannya dijabarkan dalam Pasal 11 ayat (1), misalnya akun anak bisa ditemukan orang lain, konten anak bisa dilihat orang lain hingga sistem rekomendasi otomatis dan fitur komunikasi antar pengguna.
Sementara itu, risiko paparan konten yang tidak sesuai bagi anak juga menjadi perhatian dalam regulasi ini. Risiko paparan konten dijelaskan dalam Pasal 12 ayat (1), yakni kemungkinan anak mengakses pornografi, kekerasan, atau konten berbahaya.
Kemudian indikator penilaiannya dijelaskan dalam Pasal 13 ayat (1), seperti, fitur pengiriman konten antar pengguna, sistem rekomendasi konten otomatis dan iklan yang berpotensi memuat konten tidak layak hingga forum atau fitur komunitas dalam platform.