PN Tunggu Rekomendasi BPN untuk Cairkan Ganti Rugi Tol Jatikarya

Surachmat menambahkan, pihaknya sudah beberapa kali berkomunikasi dengan pihak BPN. Namun dirinya tidak dapat menjelaskan penyebab BPN belum memberikan surat rekomendasi.

"Kami sudah beberapa kali ke BPN minta surat pengantar itu diberikan biar ini bisa selesai. Ya kalau kendalanya BPN belum memberikan itu dia memberikan penjelasan kepada kami, tapi bagusnya itu bisa ditanyakan ke BPN biar jelas," katanya.

Perlu diketahui, masyarakat telah memenangkan putusan Mahkamah Agung dalam PK II (peninjauan kembali) dengan No.815/PDT/2018, pada Desember 2019. MA menyatakan tanah ini milik warga Jatikarya.

Namun, hingga saat ini, pemilik lahan yang berjumlah 14 orang belum menerima pencairan hak mereka senilai Rp218 miliar. Akibatnya, puluhan anggota keluarga pemilik lahan menuntut agar BPN segera memberikan surat rekomendasi agar Pengadilan Negeri Bekasi dapat mencairkan hak mereka.

Sebelumnya, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Bekasi memberikan alasan terkait belum dikeluarkannya surat rekomendasi ke PN Bekasi.

Kepala Kantor ATR/BPN Kota Bekasi Amir Sofwan menjelaskan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) masih berupaya mempertahankan aset tersebut.

"Yang jelas sekarang ada upaya hukum dari Kemenhan karena sampai saat ini masih tercatat sebagai aset Kemenhan," katanya, Rabu (12/4/2022) lalu.

Dia juga menyebut, pihaknya masih menunggu putusan akhir dari upaya hukum yang dilakukan Kemenhan.

"Semua pihak menunggu putusan akhir. Menunggu proses akhir," katanya.