Prabowo-Jokowi Bertemu Saat Lebaran, Jokpro: Semoga Bisa Duet di 2024

Lebih lanjut, Ivan mengatakan dengan bersatunya kembali Jokowi dan Prabowo dalam pemilu 2024, perpecahan yang terjadi akibat pemilu 2019 lalu bisa segera diakhiri. Tidak ada lagi penyebutan cebong dan kampret bagi pendukung dari masing-masing tokoh tersebut. 

"Itu juga yang menjadi harapan JokPro 2024. Kami berharap dengan bersatunya Pak Jokowi dan Pak Prabowo, polarisasi ekstrem itu bisa dihindari, sehingga tidak ada lagi istilah cebong dan kampret. Tidak ada lagi kejadian suami istri bercerai hingga jenazah nenek dilarang disalatkan karena perbedaan pilihan politik," ungkap Ivan. 

Ia pun yakin bahwa Jokowi dan Prabowo bakal ikut berkontestasi di pilpres 2024 mendatang. Namun, harapan JokPro agar tidak ada lagi polarisasi ekstrem sudah sulit diwujudkan. Sebab, ketika Prabowo telah merapat ke kabinet Jokowi dan duduk sebagai Menteri Pertahanan, residu pemilu 2019 itu tidak juga hilang. 

Hal itu lah yang menimpa dosen FISIP Universitas Indonesia (UI) Ade Armando yang menjadi sasaran tindak kekerasan di tengah aksi demo besar mahasiswa 11 April 2022 lalu. Direktur Pusat Studi Media dan Demokrasi LP3ES, Wijayanto, menyebut apa yang terjadi pada Ade tidak lepas dari residu pemilu 2019. Di mana ketika dilakukan kampanye kental penggunaan politik identitas. 

"Pertengkaran di antara pendukung kedua pihak itu yang merupakan dampak dari penggunaan politik identitas masih berlangsung hingga hari ini," kata Wijayanto dalam diskusi virtual pada 13 April 2022 lalu. 

Uniknya, JokPro menyatakan sikap menolak penundaan pemilu 2024. Namun, mereka malah mendukung agar Jokowi maju satu periode lagi di pesta demokrasi 2024. Hal tersebut jelas mengundang protes dari sejumlah pihak. Apalagi pada rapat kabinet yang dilakukan secara internal pada 10 April 2022 lalu di Istana Bogor, Jokowi meminta agar tidak ada lagi spekulasi soal wacana penundaan pemilu atau penambahan masa jabatan presiden. 

Timothy mengklaim ada 40 persen masyarakat Indonesia yang mendukung gagasan Jokowi tiga periode. Dia optimistis Jokowi bisa maju tiga periode.

"Berdasarkan survei, 40 persen masyarakat Indonesia setuju Jokowi tiga periode. Kita ibaratkan pemilih di Indonesia ada 200 juta, 40 persen dari 200 juta itu 90 juta, itu dari suara masyarakat, belum lagi dari suara elite. Jadi semakin kelihatan hilalnya bahwa Jokowi tiga periode akan terwujud," kata Ivan di Tebet, Jakarta Selatan, 5 Maret 2022 lalu. 

Ivan mengatakan pihaknya akan terus menyampaikan aspirasi kepada MPR. Dia mengatakan masyarakat saat ini membutuhkan kerja nyata Jokowi.

"Jadi JokPro tetap optimistis dengan kerja-kerja kerakyatannya, kerja-kerja kesukarelaannya, sehingga pada akhirnya kami dapat menyampaikan aspirasi ini kepada MPR karena yang punya wewenang MPR, bukan JokPro," katanya.

Klaim Ivan itu tidak sejalan dengan hasil survei yang dirilis oleh lembaga survei. Salah satunya Indikator Politik Indonesia (IPI). Pada survei Desember 2021 lalu menunjukkan mayoritas responden menolak pemilu 2024 ditunda meski ada ancaman pandemik belum berakhir. 

Survei akhir tahun 2021 itu menunjukkan 67,2 persen responden memilih pergantian kepemimpinan nasional melalui Pemilu 2024 tetap dilaksanakan meski di tengah pandemik. Sementara 24,5 persen memilih pemilu ditunda hingga 2027. Sebanyak 8,3 persen sisanya tak menjawab.

"Hanya seperempat warga yang setuju pemilu ditunda hingga 2027 dengan alasan pandemik atau pemulihan ekonomi," cuit Burhanuddin dalam akun Twitter resminya @BurhanMuhtadi yang dikutip pada 3 Mei 2022. 

Burhan juga menyebut mayoritas responden tidak setuju masa jabatan Jokowi ditambah hingga 2027. Hasil itu diketahui saat survei memakai formulasi pertanyaan lain.

Responden menjawab kurang setuju masa jabatan Jokowi ditambah hingga 2027 sebesar 32,9 persen. Sementara menjawab tak setuju sama sekali sebesar 25,1 persen. Sementara yang menjawab sangat setuju dan setuju sebesar 35,5 persen.

"Hal ini menunjukkan aspirasi sebagian elite yang menginginkan perpanjangan jabatan presiden hingga 2027 tidak sesuai preferensi mayoritas warga," kata dia.