Prabowo Soroti Anak Desa Harus Seberangi Sungai ke Sekolah
- Presiden Prabowo menargetkan pembangunan lebih dari 5.000 jembatan desa selesai pada akhir 2026 untuk memperkuat konektivitas dan akses sekolah.
- Pemerintah telah menyelesaikan 2.500 jembatan desa oleh TNI serta 874 jembatan oleh Polri, menurut pidato Prabowo di Sidang Tahunan MPR.
- Prabowo meminta pemerintah daerah memetakan kebutuhan jembatan agar anak tidak lagi menyeberangi sungai atau berjalan berjam-jam ke sekolah; pusat siap membantu.
Jakarta, IDN Times – Presiden RI Prabowo Subianto menargetkan pembangunan lebih dari 5.000 jembatan desa rampung hingga akhir 2026.
Pembangunan infrastruktur tersebut ditujukan untuk memperkuat konektivitas antardesa sekaligus memastikan masyarakat, khususnya anak-anak, tidak lagi kesulitan mengakses sekolah.
Hal itu disampaikan Prabowo dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Ia mengatakan, hingga saat ini pemerintah telah menyelesaikan 2.500 jembatan desa yang dibangun TNI dan 874 jembatan yang dibangun Kepolisian Republik Indonesia.
“Tahun ini, kita telah menyelesaikan 2.500 jembatan desa yang dibangun oleh TNI dan 874 jembatan desa yang dibangun oleh Kepolisian Republik Indonesia,” kata Prabowo.
Menurut Prabowo, pembangunan jembatan desa tidak hanya berkaitan dengan konektivitas ekonomi. Namun, juga menyangkut keselamatan dan akses pendidikan anak-anak di pelosok.
Ia menyoroti masih adanya anak yang harus menyeberangi sungai atau berjalan berjam-jam untuk mencapai sekolah.
“Tidak boleh lagi ada anak-anak kita yang harus bertarung nyawa hanya untuk menyeberang sungai untuk ke sekolah karena tidak ada jembatan,” ujarnya.
Prabowo juga menggambarkan kondisi anak-anak yang harus menempuh perjalanan panjang menuju sekolah. Mereka bahkan disebut kerap harus berangkat dan pulang dalam kondisi basah karena tidak tersedianya infrastruktur penyeberangan yang memadai.
“Berangkat ke sekolah harus berjalan berjam-jam. Berangkat basah, di kelas basah, pulang basah. Tidak boleh terjadi,” tutur Prabowo.
Oleh karena itu, Prabowo meminta pemerintah daerah mulai dari gubernur, bupati, camat, hingga kepala desa mengecek kebutuhan jembatan di wilayah masing-masing.
Jika pembangunan tidak dapat ditangani pemerintah daerah, ia menegaskan pemerintah pusat akan turun tangan.
