Pramono Akan Terbitkan SE Aturan Mudik dan Gencarkan Siskamling
- Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan menerbitkan surat edaran yang mewajibkan warga melapor ke RT, RW, atau kelurahan sebelum mudik Lebaran 2026.
- Pemprov DKI juga menggencarkan kembali kegiatan siskamling selama masa mudik untuk menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan di wilayah Jakarta.
- Pendaftaran Mudik Gratis 2026 telah dibuka secara daring melalui situs resmi, dengan syarat administrasi seperti KTP DKI, KK, dan STNK bagi peserta yang membawa motor.
Jakarta, IDN Times - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, akan menerbitkan surat edaran terkait pelaporan warga yang hendak mudik Lebaran 2026.
Pramono menyampaikan, surat edaran tersebut nantinya akan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta. Isinya meminta warga yang akan mudik untuk terlebih dahulu melapor kepada pengurus lingkungan setempat, mulai dari RT, RW, hingga kelurahan.
“Jadi, kami akan membuat surat edaran yang akan ditandatangani oleh Sekda, meminta kepada warga yang mudik melaporkan terlebih dahulu, apakah kepada RT, RW, atau kelurahan setempat yang mau mudik,” ujar Pramono di Gedung Kadisdik DKI, Kamis (26/2/2026) malam.
1. Lapor ke RT/RW jika mudik
Saat ditanya kapan pelaporan tersebut mulai bisa dilakukan, Pramono menegaskan bahwa kebijakan itu sudah dapat diterapkan mulai sekarang.
“Sekarang ini pastinya sudah bisa dilakukan. Jadi kalau warga mau mudik, kami persilakan untuk melapor kepada RT/RW setempat,” ucapnya.
2. Gencarkan Siskamling
Selain itu, Pemprov DKI juga akan kembali menggalakkan sistem keamanan lingkungan (siskamling) selama periode mudik guna menjaga keamanan dan ketertiban wilayah
“Yang kedua, untuk menjaga keamanan sekaligus menjaga lingkungan, maka nanti siskamling ketika saat mudik akan kami galakkan kembali,” katanya
3. Pemprov DKI buka mudik gratis
Sisi lain, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membuka pendaftaran Mudik Gratis Tahun 2026/1447 H mulai 22 Februari 2026 secara daring melalui laman resmi mudikgratis.jakarta.go.id.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo menegaskan, seluruh tahapan harus diikuti sesuai jadwal agar proses administrasi berjalan lancar dan kuota dapat dimanfaatkan secara optimal. Dia juga mengingatkan agar tiket yang sudah didapatkan dilarang dijual.
"Tiket dilarang untuk diperjualbelikan atau dipindahtangankan kepada pihak lain,” tegas Syafrin dalam keterangan
Dia mengatakan, setiap calon peserta wajib menyiapkan kelengkapan administrasi berupa Kartu Keluarga (KK), KTP DKI Jakarta yang diutamakan, serta STNK apabila membawa sepeda motor.
“Setiap pendaftar dapat menambahkan maksimal tiga anggota keluarga dalam satu Kartu Keluarga. Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang didaftarkan harus sesuai dengan NIK pada KTP asli,” ujarnya, Rabu (18/2/2026)
