Jakarta, IDN Times - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menegaskan, aksi demonstrasi merupakan bagian dari hak masyarakat yang dilindungi undang-undang. Namun, dia meminta massa tidak melakukan perusakan maupun tindakan anarki yang dapat mengganggu ketertiban umum.
"Demonstrasi itu kan dilindungi oleh undang-undang. Sebagai Gubernur Jakarta, saya berulang kali menyampaikan silakan, tapi jangan merusak sarana prasarana publik," ujar Pramono di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (30/8/2026)
Pramono mengatakan, fasilitas publik yang dirusak dalam aksi demonstrasi pada akhirnya akan merugikan masyarakat. Salah satu fasilitas yang mengalami kerusakan, yakni kamera pengawas atau CCTV.
"Karena kalau dirusak yang dirugikan siapa sih? Yang dirugikan publik sendiri. Dan itu akan terganggu seperti beberapa CCTV yang dirusak dan sebagainya," katanya.
Pramono memastikan perbaikan fasilitas publik langsung dilakukan agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat.
"Saya sudah memerintahkan untuk langsung dilakukan perbaikan karena saya nggak mau ada yang terganggu," ucapnya.
Pramono kembali mengimbau masyarakat yang hendak menyampaikan aspirasi melalui aksi demonstrasi agar tetap menjaga ketertiban dan tidak melakukan perusakan.
"Kalau ada aksi unjuk rasa atau demonstrasi dan sebagainya silakan tetap, tapi jangan merusak, jangan anarki, dan jangan mengganggu ketertiban umum karena ini negara demokrasi," tuturnya.