Jakarta, IDN Times - Mukhamad Misbakhun dipercaya menjabat sebagai Ketua Komisi XI DPR RI masa jabatan 2024-2029, yang membidangi masalah keuangan, perencanaan pembangunan nasional, moneter dan sektor jasa keuangan.
Misbakhun dikenal sebagai seorang pengusaha selain sebagai politikus. Dia juga pernah menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Direktorat Jenderal Pajak, sebelum menjabat sebagai anggota DPR RI.
Berikut profil Mukhamad Misbakhun yang merupakan anggota Fraksi Golkar.
Mukhamad Misbakhun adalah seorang pengusaha dan politisi dari Golkar. Ia lahir di Pasuruan, Jawa Timur, pada 6 Juli 1970. Misbakhun menikah dengan Eny Sulustijowati dan dikaruniai empat anak yang bernama Aisyah Claresta, Azzahra Fikriah, Aida Afiah, dan Andre Adiyatma.
Aktivitas organisasi yang pernah digeluti Misbakhun yaitu, Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) dan dipercaya sebagai Ketua Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) periode 2014-2020.
Misbakhun mulai menjadi anggota DPR RI sejak 2014. Ia kembali terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) pada Pemilu Legislatif 2024 untuk masa jabatan 2024-2029.
Selain aktif sebagai politikus, Misbakhun juga menulis karya tulis yang menceritakan perjalanan dan pandangannya terhadap berbagai isu penting yang pernah di hadapi dalam karier politiknya, yaitu Melawan Takluk: Perlawanan dari Penjara Century (2012) dan Sejumlah Tanya Melawan Lupa (2015).
Misbakhun mengenyam pendidikan menengah atas di SMA Negeri 1 Pasuruan pada 1986. Lulus SMA, ia melanjutkan kuliah program diploma III perpajakan STAN di Bintari pada 1988.
Setelah itu, Misbakhun menlajutkan pendidikan jenjang S1 program ekstensi sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti Jakarta, hingga lulus pada 2003. Ia melanjutkan pendidikan Magister Hukum di Universitas Gadjah Mada (UGM) yang lulus pada 2015.
Pada 2024, Misbakhun menlajutkan studi doktoral Ilmu Ekonomi di Universitas Trisakti, dan memperoleh predikat cumlaude. Misbakhun juga meraih gelar lulusan terbaik dalam Program Doktor Ilmu Ekonomi di Universitas Trisakti.
Berikut daftar riwayat pendidikan Misbakhun:
• SDN 01 Bukit Pasuruan, 1977-1983
• SMPN 01 Pasuruan, 1983-1986
• SAM N 1 Pasuruan, 1986-1989
• S1 Eekonomi, Universitas Trisakti, 1999-2003
• S2 Hukum Bisnis, Universitas Gadjah Mada (UGM), 2008-2015.
Karier Misbakhun dimulai sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Direktorat Jenderal Pajak pada 1990-2005. Kemudian melanjutkan kariernya sebagai komisaris di PT Agar Sehat Makmur Lestari pada 2005-2009.
Misbakhun memulai karier politiknya dengan bergabung di Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan menjadi anggota DPR RI pada 2009-2014. Seiring berjalannya waktu, Misbakhun pindah ke Partai Golkar dan berhasil mempertahankan posisinya di DPR pada beberapa periode berikutnya.
Di DPR, Misbakhun pernah bertugas di Komisi XI, yang menangani isu-isu terkait keuangan, perbankan, dan pembangunan nasional. Pada masa jabatan 2019-2024, Misbakhun kembali ditugaskan di Komisi XI DPR RI. Pada Pemilu 2024, ia kembali terpilih sebagai anggota DPR RI masa jabatan 2024-2029.
Berikut daftar riwayat pekerjaan Misbakhun:
• Anggota DPR RI 2014-2019
• Komisaris PT Agar Sehat Makmur Lestari, 2005-2009
• PNS Direktorat Jenderal Pajak, 1990-2005
Organisasi:
• DPP Partai Golkar, Ketua Departemen Pengawasan Pembangunan, 2018-2019
• DPP Partai Golkar, Wakil Sekjen Bidang Pemenangan Jatim III, 2017-2018
• DPP Partai Golkar, Wakil Sekjen, 2015-2018
• Debinas Soksi, Ketua Bidang Koperasi & IKM, 2014-2020
• PPK Kosgoro 1957, Wakil Bendahara, 2013.
DPR RI resmi mentapkan jajaran ketua dan wakil ketua pada Komisi XI DPR periode 2024-2029 dalam rapat perdana di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa, 22 Oktober 2024.
Dalam rapat komisi, anggota DPR dari Fraksi Golkar Mukhamad Misbakhun resmi ditetapkan sebagai ketua Komisi XI, yang menangani masalah keuangan negara termasuk pajak, perncanaan pembangunan nasional, moneter dan jasa keuangan.
Misbakhun akan didampingi empat wakil ketua, yakni Dolfie (Fraksi PDI-P), Mohamad Hekal (Fraksi Gerindra), Fauzi Amro (Fraksi NasDem) dan Hanif Dakhiri (Fraksi PKB).