Jakarta, IDN Times - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah menetapkan pembentukan 13 komisi dalam rapat paripurna pada Selasa, 22 Oktober 2024. Jumlah ini bertambah dari sebelumnya hanya 11 komisi.
Salah satu tokoh yang ditunjuk sebagai Ketua Komisi XIII DPR adalah Willy Aditya. Ia memimpin Komisi XIII yang membidangi Reformasi Regulasi dan Hak Asasi Manusia (HAM).
Berikut profil Ketua Komisi XIII DPR, Willy Aditya!
Willy Aditya lahir di Solok, Sumatra Barat, pada 12 April 1978. Ia merupakan putra dari pasangan Syamsudin Lubis dan Asna Hasan.
Dalam kehidupan pribadinya, Willy menikah dengan Yemmi Livenda dan telah dikaruniai tiga orang anak.
Willy adalah anggota Partai NasDem dan aktif di media sosial, termasuk Instagram, Threads, dan X dengan nama pengguna @adityawilly. Ia beragama Islam dan aktif terlibat dalam berbagai kegiatan politik serta sosial.
Willy Aditya memiliki berbagai pengalaman organisasi sejak masa mudanya. Pada tahun 1999, ia menjabat sebagai Ketua Dewan Mahasiswa (Dema) Universitas Gadjah Mada (UGM).
Kemudian, pada tahun 2003, ia terpilih sebagai Ketua Front Mahasiswa Nasional, diikuti dengan perannya sebagai Sekretaris Jenderal Perhimpunan Rakyat Pekerja pada periode 2005 hingga 2006.
Selain aktif di organisasi mahasiswa, Willy juga terlibat dalam pendirian Organisasi Masyarakat Nasional Demokrat pada tahun 2011 yang menjadi cikal bakal Partai NasDem. Sejak tahun 2013 hingga sekarang, ia menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem, ia berperan dalam pengembangan dan arah politik partai.
Willy menyelesaikan pendidikan menengahnya di INS Kayutanam, Sumatra Barat, sebelum melanjutkan ke Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Ia juga memperdalam ilmunya di bidang studi pertahanan dan keamanan melalui program Defence and Security Studies di ITB bekerja sama dengan Crandfield University, United Kingdom.
Willy Aditya yang baru saja dilantik sebagai Ketua Komisi XIII DPR RI, menyatakan kesiapan untuk memimpin komisi yang mengurusi reformasi regulasi dan hak asasi manusia (HAM) dengan semangat kolaborasi lintas sektor.
"Bersama dengan teman-teman mitra, kami akan coba bangun sebuah spirit kolaboratif, pendekatan lintas sektor, karena ini spiritnya satu, yaitu perlindungan penegakan hukum dan HAM," kata Willy dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu, dikutip ANTARA.
Willy menilai adanya Komisi XIII sebagai alat kelengkapan dewan (AKD) baru dapat membuat DPR lebih fokus melakukan pengawasan terhadap urusan reformasi regulasi dan HAM di Indonesia.
"Kami ingin ke depan penegakan hukum dan perlindungan HAM menjadi satu hal yang menjadi dasar dalam proses kita bernegara, berbangsa, dan berdemokrasi," ujar dia.