Prabowo Lantik Menteri Kabinet Merah Putih, Tak Ada NasDem dan PDIP
- Puan menyebut PDIP tetap mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran meski tidak menempatkan kader di kabinet.
- Budi Gunawan, dekat dengan PDIP, masuk dalam kapasitas profesional sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.
- Partai NasDem menolak jatah menteri di kabinet untuk mengedepankan politik gagasan daripada pragmatisme.
Jakarta, IDN Times - Presiden Prabowo Subianto sudah mengumumkan susunan menteri dan wakil menteri di Kabinet Merah Putih pada Minggu (20/10/2024) malam. Namun, dari 53 menteri dan kepala badan, tidak ada kader dari PDI Perjuangan (PDIP) dan Partai NasDem.
Soal absennya kader PDIP di kabinet Prabowo-Gibran sudah dikonfirmasi oleh Ketua DPR Puan Maharani. Putri Megawati Soekarnoputri itu menyebut, PDIP tetap mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran tetapi tidak di kabinet.
"Kami akan mendukung pemerintahan Pak Prabowo di parlemen. Tapi, tidak menempatkan kader di kabinet," ujar Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu kemarin.
Ia menegaskan, meski tidak mengirimkan perwakilan menteri ke kabinet, kata Puan, bukan berarti PDIP tidak mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurutnya, bentuk dukungan tidak harus selalu diberikan dengan bergabung ke kabinet.
"Bekerja sama dan saling mendukung itu tidak harus dengan berada di kabinet kok," imbuhnya.
1. Budi Gunawan disebut bukan representasi PDIP di Kabinet Merah Putih
Sementara, ketika ditanyakan sosok Budi Gunawan yang hari ini ditunjuk sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Puan menyebut mantan petinggi di kepolisian itu bukan representasi PDIP. Meskipun sudah menjadi rahasia umum, BG dekat dengan PDIP.
"Pak BG masuk dalam kapasitas sebagai profesional," imbuhnya.
Puan menyebut, sikap resmi PDIP apakah akan menjadi penyeimbang bagi pemerintahan Prabowo-Gibran akan disampaikan oleh Megawati. Meski begitu, ia sepakat dengan isi pidato Prabowo, membangun bangsa harus dengan cara gotong royong.
"Maknanya seperti yang disampaikan oleh Pak Prabowo bahwa membangun bangsa itu harus bergotong royong dan bersatu. Siapapun dia, apakah dia pemimpin atau tokoh bangsa," tutur dia.
2. NasDem tak kirim orang ke kabinet karena tak ingin pragmatis
Partai NasDem juga memilih tidak mengirimkan kadernya untuk duduk di kabinet Prabowo-Gibran. Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengatakan, alasan pihaknya tidak mengambil jatah menteri di kabinet karena tidak ingin menjadi pragmatis. Selain itu, demi kepentingan pendidikan politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
"Berulang kali NasDem ingin mengedepankan politik gagasan daripada pragmatisme agar bisa memberikan sesuatu yang berarti, bagi katakanlah proses pendidikan itu sendiri," ujar Paloh di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu kemarin.
Ia pun mengaku sempat ditawari oleh Prabowo jatah kursi menteri di kabinet. Tetapi, ia tolak tawaran tersebut.
"Ini ada momentum, ada kursi menteri ditawarkan oleh Pak Prabowo. Beliau menyatakan, 'tolong Bung Surya jelaskan kepada kawan-kawan pers dan masyarakat bahwasanya telah saya sediakan kursi kabinet untuk NasDem.' Tetapi, NasDem menolak," tutur dia.
Menurut Paloh, saat ini merupakan momentum terbaik yang harus dimanfaatkan oleh Partai NasDem untuk memberikan pembelajaran kepada publik mengenai moral dan proses pendidikan politik, yakni politik tanpa mahar. Publik selama ini memandang partai politik tidak lebih dari institusi yang mengejar kekuasaan. Parpol dianggap tidak memiliki ruang idealisme, kejujuran dan konsistensi. Persepsi itu yang ingin dibantah oleh NasDem.
"Tapi, sekecil apa pun ini sumbangsih yang saya harapkan bisa membuka mata hati. Paling tidak, ada NasDem yang memulainya. Mudah-mudahan NasDem bisa tetap konsisten seperti ini, politik tanpa mahar," imbuhnya.
3. Daftar 53 menteri dan kepala badan yang ada di dalam kabinet Merah Putih
Prabowo mengumumkan susunan kabinet menteri dan wakil menteri pada Minggu malam. Jumlah menterinya sangat gemuk mencapai 53. Ini merupakan jumlah terbesar dalam 24 tahun terakhir.
Berikut daftar menteri dan individu yang mengisi jabatan tersebut:
- Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Budi Gunawan
- Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra
- Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto
- Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno
- Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono
- Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar
- Menko Pangan, Zulkifli Hasan
- Prasetyo Hadi, Mensesneg
- Muhammad Tito Karnavian, Mendagri
- Sugiono, Menteri Luar Negeri
- Sjafrie Samsoedin, Menteri Pertahanan
- Nazaruddin Umar, Menteri Agama
- Supratman Andi Agtas, Menteri Hukum
- Natalius Pigai, Menteri HAM
- Agus Andrianto, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan
- Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan
- Abdul Muti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah
- Satrio Sumantri Brodjonegoro, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi
- Fadli Zon, Menteri Kebudayaan
- Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan
- Saifullah Yusuf, Menteri Sosial
- Yassierli, Menteri Ketenagakerjaan
- Abdul Kadir Karding, Menteri Perlindungan Pekerja MIgran Indonesia/Kepala BPNTKI
- Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian
- Budi Santoso, Menteri Perdagangan
- Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
- Dodi Hanggodo, Menteri Pekerjaan Umum
- Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman
- Yandri Susanto, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
- Iftitah Suryanagara, Menteri Transmigrasi
- Dody Purwagandhi, Menteri Perhubungan
- Meutya Hafidz, Menteri Komunikasi dan Digital
- Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian
- Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan
- Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan
- Nusron Wahid, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN
- Rahmat Pambudi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas
- Rini Widyantini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- Erick Thohir, Menteri Badan Usaha Milik Negara
- Wihaji, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
- Hanif Faisol Nurrofiq, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
- Rosan Roeslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM
- Budi Arie Setiadi, Menteri Koperasi
- Maman Abdurrahman, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah
- Widyanti Putri, Menteri Pariwisata
- Teuku Rifki Harsya, Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif
- Arifatul Choiri Fauzi, Menteri Pemberdayaaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Dito Ariotedjo, Menteri Pemuda dan Olahraga
- ST Burhanudin, Jaksa Agung
- Herindra, Kepala BIN
- AM Putranto, Kepala Staf Kepresidenan
- Hasan Nasbi, Kepala Kantor komunikasi Presiden
- Teddy Indra Wijaya, Sekretaris Kabinet
