Putusan MK soal Penghinaan Presiden-Wapres, Yusril: Pendukung Tak Bisa Laporkan

Yusril mengatakan, MK menolak permohonan pengujian Pasal 218 dan Pasal 219 KUHP. Sementara permohonan terkait Pasal 220 dikabulkan terkait sifat delik aduan penghinaan Presiden dan Wakil Presiden.

“Pemerintah tidak melihat ada sesuatu yang prinsipil dalam putusan MK tersebut yang ditegaskan oleh MK adalah mengenai siapa yang berhak mengajukan pengaduan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 dan Pasal 219 KUHP,” ujar dia.

Menurut Yusril, Pasal 218 dan Pasal 219 merupakan delik aduan. Karena itu, aparat penegak hukum tidak dapat menindak dugaan pelanggaran tanpa pengaduan dari pihak yang memiliki hak secara hukum.

“Tanpa adanya pengaduan langsung dari Presiden atau Wakil Presiden yang merasa dihina atau direndahkan harkat dan martabatnya, aparat penegak hukum tidak dapat menindak pelaku berdasarkan Pasal 218 dan Pasal 219 KUHP,” kata dia.

Yusril mengatakan, putusan MK memperjelas legal standing pengadu untuk mencegah multitafsir. Dia menegaskan, ruang kritik dan ekspresi tetap ada dalam negara demokrasi.

“Putusan MK itu pada dasarnya memberikan penegasan untuk menghindari multi tafsir dalam penerapan Pasal 220. Jadi, sifatnya adalah memperjelas siapa yang mempunyai legal standing untuk mengajukan pengaduan,” kata dia.

Dia mengatakan, putusan tersebut akan menjadi rujukan aparat penegak hukum dalam menerapkan Pasal 218 dan Pasal 219 KUHP.

“Putusan MK itu final and binding. Otomatis mengikat semua pihak, termasuk Pemerintah. Pemerintah menghormati putusan tersebut dan akan menaati diktum putusan MK,” ujar dia.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan nomor 275/PUU-XXIII/2025 yang menguji secara materiil Pasal 218 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Putusan itu dibacakan Ketua MK, Suhartoyo dalam sidang yang digelar di Gedung MK, Jakarta pada Rabu (12/8/2026).

"Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian," kata Suhartoyo.

Dalam putusan tersebut MK menyatakan, pelaku yang menghina kepala negara hanya bisa dipidana jika ada aduan langsung dari presiden dan/atau wakil presiden. Sehingga, kasus penghinaan terhadap kepala negara tidak bisa ditindak pidana jika aduannya diwakili oleh pihak ketiga yang bukan berasal dari presiden maupun wakil presiden.