Puan Singgung Soal DPR Jadi Objek Disinformasi dan Hoaks
- Puan Maharani menyoroti DPR RI kerap menjadi sasaran disinformasi, hoaks, kutipan palsu, informasi keliru soal RUU, serta video lama yang diberi narasi di luar konteks.
- Ia menyebut derasnya informasi digital memudahkan akses, aspirasi, dan kritik, tetapi juga meningkatkan konten manipulatif yang berpotensi memperuncing polarisasi masyarakat.
- Puan meminta masyarakat lebih cermat, media dan platform bertanggung jawab, serta DPR memperkuat transparansi, komunikasi, respons terbuka terhadap kritik, pelayanan, dan kinerja.
Jakarta, IDN Times - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Puan Maharani, bicara soal posisi DPR RI yang kerap menjadi objek dari disinformasi hingga berita hoaks. Ini disampaikan saat Puan menyoroti tantangan yang dihadapi Indonesia di tengah derasnya arus informasi digital.
Puan mengatakan perkembangan ruang digital memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi, menyampaikan aspirasi, hingga memberikan kritik. Namun, kondisi tersebut juga diiringi dengan meningkatnya penyebaran disinformasi, hoaks, serta konten yang dimanipulasi sehingga berpotensi memperuncing polarisasi di tengah masyarakat.
“Dalam konteks DPR RI, juga ditemukan berbagai informasi yang tidak benar, seperti kutipan palsu yang mengatasnamakan pimpinan atau anggota DPR, informasi keliru mengenai sikap DPR terhadap pembahasan Rancangan Undang-Undanga, serta penggunaan video lama (old footage) dengan narasi baru yang tidak sesuai konteks,” kata Puan dalam pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2028).
Menurut Puan, kondisi ini perlu disikapi dengan bijaksana dan proporsional. Kritik, aspirasi, dan pengawasan masyarakat disebut Puan sebagai bagian penting dari demokrasi yang harus dihormati. Namun, pada saat yang sama, informasi yang keliru disebut Puan juga perlu diluruskan dengan cepat, terbuka, dan berdasarkan fakta.
“DPR RI dan rakyat tidak semestinya diposisikan sebagai dua pihak yang saling berhadapan, bahkan dipertentangkan. Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPR RI berkewajiban untuk terus mendekatkan diri kepada masyarakat melalui keterbukaan, kesediaan mendengar, komunikasi, serta kerja nyata yang dapat dirasakan manfaatnya,” kata Puan.
Puan mengajak seluruh pihak bersama-sama menjaga ruang digital yang sehat. Puan menegaskan, ruang digital yang sehat memerlukan peran dan kedewasaan seluruh pihak.
“Masyarakat diharapkan semakin cermat dalam menerima dan menyebarkan informasi; media dan platform digital harus semakin bertanggung jawab; sementara DPR dan lembaga negara terus memperkuat transparansi, memperbaiki komunikasi, merespons kritik secara terbuka, dan meningkatkan kualitas pelayanan serta kinerja,” kata Puan.
