Jadi Acuan Pembangunan, Prabowo Ingatkan Isi Data Sensus Ekonomi Harus Jujur
Presiden Prabowo meminta masyarakat mengisi Sensus Ekonomi 2026 secara jujur. Pendataan berlangsung hingga akhir Agustus 2026 oleh 251.000 petugas di seluruh desa Indonesia.
Data BPS dari sensus akan menjadi acuan pemerintah menyusun kebijakan dan anggaran lebih tepat, serta tidak digunakan untuk mengejar kekayaan atau pendapatan pribadi responden.
Prabowo menekankan kualitas data memengaruhi angka makroekonomi dan APBN. RAPBN 2027 mengasumsikan PDB Rp27.987 triliun, dengan defisit Rp671,2 triliun atau 2,40 persen PDB.
Jakarta, IDN Times - Presiden Prabowo Subianto meminta semua masyarakat untuk mengisi formulir yang didata dalam Sensus Ekonomi 2026 dengan sejujur-jujurnya. Sensus Ekonomi akan berlangsung hingga akhir bulan Agustus 2026, yang dilakukan oleh 251.000 petugas sensus di seluruh desa di Indonesia.
Prabowo menyampaikan, data Sensus Ekonomi tersebut akan digunakan pemerintah agar bisa lebih tepat menyusun kebijakan dan anggaran. Sebab, angka-angka makroekonomi Indonesia sangat bergantung dari kualitas data yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
"Data yang dikumpulkan BPS dari Sensus Ekonomi tidak akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau pendapatan pribadi yang dilaporkan," kata Prabowo saat menyampaikan nota keuangan di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Kepala Negara menegaskan, angka-angka APBN Indonesia sangat bergantung dengan angka-angka makroekonomi. Sebagai contoh di RAPBN 2027, pemerintah mengasumsikan besaran PDB mencapai Rp27.987 triliun.
"Jika pembiayaan sebesar Rp671,2 triliun, maka defisit APBN sebesar 2,40 persen terhadap PDB. Tapi jika ternyata PDB kita lebih besar, yang banyak lembaga internasional mengatakan seperti itu, maka defisit kita akan jauh lebih kecil," kata dia.
