Ramai Petisi WFH, PJ Gubernur DKI: Itu Kebijakan Tiap Perusahaan

05 Jan 2023, 17:23 WIB

Heru Budi Hartono. (dok. YouTube Sekretariat Presiden)

Jakara, IDN Times - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, mengatakan kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) diserahkan ke masing-masih perusahaan. Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak membuat regulasi terkait hal tersebut.

Terlebih, kata Heru, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) telah dicabut pemerintah pusat. Pihaknya kini hanya bisa mengimbau perusahaan untuk WFH, apabila Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi adanya cuaca ekstrem.

"Masing-masing kebijakan WFH, silakan saja," kata Heru dikutip dari ANTARA, Kamis (5/1/2023).

1. Beberapa perusahaan ada yang menerapkan WFH

Ilustrasi hujan (IDN Times/Besse Fadhilah)

Heru menyampaikan ada beberapa pelaku usaha di Jakarta Selatan yang telah menerapkan kebijakan WFH, setelah terdampak cuaca ekstrem. Karena itu, ia mempersilakan semua perusahaan memutuskan kebijakan tersebut secara masing-masing.

"Silakan masing-masing klaster terdampak, seperti kemarin di (Jalan) Kapten Tendean, Buncit kantor sekitar sana silakan saja ambil kebijakan masing-masing," ucap dia.

Pernyataan ini juga disampaikan Budi terkait munculnya petisi untuk mengkaji kebijakan bekerja dari kantor atau Work From Office (WFO) 100 persen, karena terjadinya kemacetan di DKI Jakarta.

Petisi ini dibuat seorang warganet bernama Riwaty Sidabutar, yang kini telah ditandatangani 18 ribu tanda tangan dari warganet lainnya.

2. Potensi rob akibat fenomena bulan purnama

Ilustrasi rob. ANTARA FOTO/Amirullah

Sebelumnya, BMKG memprediksi akan terjadi puncak musim hujan di Jakarta pada Januari-Februari 2023. Lembaga ini juga memprediksi adanya potensi banjir pesisir (rob) di sejumlah wilayah DKI Jakarta pada 3-10 Januari 2023.

BMKG menyebut potensi rob ini terjadi karena adanya fenomena bulan purnama (full moon) pada 6 Januari 2023, yang diperkirakan akan meningkatkan ketinggian pasang air laut maksimum.

3. Masyarakat diimbau selalu waspada

Ilustrasi hujan (IDN Times/Sukma Shakti)

Banjir rob ini diprediksi tidak hanya melanda DKI Jakarta, melainkan sejumlah wilayah Indonesia lainnya.

Karena itu, BMKG dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat mengimbau masyarakat agar selalu waspada, dan dan siaga untuk mengantisipasi dampak dari pasang maksimum air laut.