Ramai soal Dana Bansos COVID-19  Dipotong, Ketua RT di Depok: Terpaksa

Menurut Barep, inisiatif memotong 10 persen dana bansos berangkat dari jumlah penerima manfaat yang ia ajukan di lingkungannya, tak sebanding dengan jumlah bantuan yang turun dari pemerintah.

“Saya mengajukan 100 KK tetapi yang turun cuma 39 KK. Bagaimana saya membaginya? Saya berpikir keras,” kata Barep kepada wartawan, Senin.

Ia mengatakan, setiap Rp25 ribu yang dipotong dari bansos dikonversi menjadi sembako untuk warga yang belum menerima bantuan.    

Hal itu, kata dia, terpaksa dilakukan lantaran warga yang sebenarnya berhak mendapatkan bantuan masih banyak jumlahnya, sementara bantuan dari Pemkot Depok tak sebanding.

“Karena apa? Saya memikirkan warga saya yang gak dapat. Contoh katakanlah begini, di warga sini dapat, tapi di sebelah sana gak dapat. Padahal secara ekonomi sama,” keluh sang RT.

Namun setelah ramai tudingan yang menyebut dia menggelapkan dana bansos, Barep pun lantas mengembalikan uang yang telah dipotong dari bansos 61 KK dan menyadari kesalahan perbuatannya. Namun di sisi lain, ia mengaku hanya mencari cara untuk membantu warga yang belum tersentuh bansos.

“Terus terang  dengan dipotong 25 ribu itu memang salah. Terus terang saja saya akuin salah. Tapi saya berpikir bagaimana mereka yang gak dapat bantuan,” ujar dia.

Dia menegaskan, tak tebersit untuk menyelewengkan dana rakyat, karena semua dilandaskan guna memberi keadilan bagi warga di lingkungannya untuk menghindari kecemburuan sosial.

“Itu saya kumpulkan untuk menghindari kecemburuan yang tidak mendapatkan. Tapi, yang tadinya direncanakan untuk dibelikan sembako batal lah beli sembako itu. Uang itu saya kembalikan lagi kepada yang berhak menerima sesuai apa yang ada di data itu,” katanya.

 “Seperak pun saya tidak mendapatkan (uang), boro-boro saya makan uang itu,” dia menimpali lagi.

Sementara itu, nasib mereka yang belum mendapat bantuan dari pemerintah masih terkatung-katung. Ia lantas berpesan kepada Pemkot Depok untuk lebih peka memahami keadaan warga yang kesulitan dan jangan berpangku tangan.

“Orang-orang di atas itu gak tahu gimana keadaan orang di bawah, mereka yang setiap  nonton tv, yang cuma dengar beritanya semua orang tanpa terkecuali mendapat bantuan,” pesannya.

Untuk diketahui, penyaluran bantuan jaring pengaman sosial yang bersumber dari APBD Kota Depok selama masa PSBB berjumlah Rp7,5 miliar, dengan pengaturan pemberian uang tunai Rp250 ribu untuk 30.000 Kepala Keluarga.

Namun data Dinas Sosial menunjukkan, jumlah warga terdampak COVID-19 atau yang disebut warga miskin baru karena virus corona jumlahnya 71.000 orang.