Resesi Ekonomi Global di Depan Mata, Jokowi: Kita Harus Siap!

Mantan Wali Kota Solo ini juga meminta semuanya waspada akan dampak lanjutan dari virus corona yang menghantam ekonomi di 2021. Oleh karena itu, ia meminta jajarannya untuk betul-betul menghitung dan mencermati potensi serta peluang yang bisa dioptimalkan dalam menjaga perekonomian.

"Saya ingatkan kita harus tetap fokus pada misi besar kita reformasi struktural yang harus tetap berjalan, reformasi untuk percepatan dan pemerataan pembangunan baik itu reformasi regulasi, reformasi birokrasi, reformasi dalam peningkatan produktivitas dan transformasi ekonomi, Itu misi besar kita," tegasnya.

Jokowi menyampaikan, untuk penanganan COVID-19, anggaran kementerian dan lembaga akan dipangkas. Menurutnya, belanja-belanja yang tidak prioritas akan dipangkas.

"Potong rencana belanja yang tidak mendesak, perjalanan dinas, rapat-rapat, belanja-belanja lain yang tidak dirasakan langsung manfaatnya oleh rakyat, fokuskan semuanya, fokuskan semua kekuatan kita pada upaya penanganan COVID-19," ucap Jokowi.

Jokowi menegaskan, APBN akan diprioritaskan untuk bidang kesehatan maupun bantuan sosial.

"Sudah berkali-kali saya sampaikan jangan sampai lari dari tiga prioritas yang saya sudah sampaikan yaitu kesehatan COVID-19, kedua jaring pengaman sosial, dan ketiga stimulus bagi pelaku UMKM dan pelaku usaha," jelasnya.

Selanjutnya, Jokowi cukup geram saat mengetahui ada daerah yang belum menganggarkan APBD untuk penanganan COVID-19. Jokowi pun meminta Mendagri Tito Karnavian dan Menkeu Sri Mulyani menegur pemerintah daerah yang belum anggarkan bantuan sosial.

"Saya melihat, saya cermati, saya catat, masih ada beberapa daerah yang APBD-nya bussiness as ussual, saya minta Mendagri, saya minta Menteri Keuangan agar mereka ditegur," ujar Jokowi.

Menurut Jokowi, terdapat 103 daerah yang belum menganggarkan APBD untuk bantuan sosial atau jaring pengaman sosial. Lalu, lanjut dia, ada 140 daerah yang belum menganggarkan penanganan dampak ekonomi.

"Bahkan, ada 34 daerah yang belum menyampaikan data anggaran untuk penanganan COVID-19, artinya ada di antara kita yang masih belum memiliki respons dan memiliki feeling dalam situasi yang tidak normal ini," kata Jokowi.

Kemudian, Jokowi pun meminta Mendagri dan Menkeu agar membuat pedoman bagi daerah-daerah untuk melakukan realokasi dan refocusing anggaran kegiatan-kegiatan yang ada.

"Sehingga pemerintah pusat, Pemda memiliki satu visi, memiliki prioritas yang sama untuk mengatasi penyebaran COVID-19," tuturnya.

Lebih lanjut, Jokowi meminta agar pengujian sampel secara masif harus lebih ditingkatkan. Menurutnya, pengujian sampel harus dilacak lebih agresif, diikuti dengan isolasi yang ketat.

"Ini kepada ketua gugus tugas, Menteri Kesehatan, Polri dibantu TNI agar yang pertama yang saya sampaikan benar-benar diberi perhatian. Tingkat pengujian sampel yang masif, pelacakan yang agresif dan isolasi yang ketat," jelas Jokowi.

Selanjutnya, dia juga meminta sarana prasarana medis yang memadai, termasuk menggunakan teknologi yang baik menyangkut sensor tubuh.

"Baik menyangkut IOT, AI semua harus kita pakai, dan saya sangat menghargai kita sudah menggunakan bekerja sama dengan perusahaan teknologi, menggunakan telemedicine sehingga orang tidak perlu bertemu dengan dokter, tidak perlu ke RS tapi bisa konsultasi kesehatan lewat telemedicine," tutur dia.

Jokowi meminta penegakan hukum secara tegas di masa pembatasan sosial berskala tinggi (PSBB). Ia mengatakan, penegakan hukum tersebut harus didukung oleh aparat negara agar masyarakat bisa disiplin.

"Penegakan hukum dengan dukungan aparat negara ini juga penting dilakukan sehingga betul-betul masyarakat kita memiliki kedisiplinan yang kuat untuk menghadapi ini," kata Jokowi.

Selain meminta penegakan hukum yang lebih tegas lagi, Jokowi juga meminta agar para menterinya memberikan komunikasi yang efektif dan penjelasan yang transparan kepada media tentang informasi COVID-19.

"Jangan sampai banyak berita yang baik tidak bisa disampaikan, sehingga rasa optimis masyarakat cenderung masuk ke hal-hal yang tidak positif," jelas Jokowi.

Jokowi juga mengingatkan agar jangan sampai arus logistik terganggu ke daerah-daerah. Sebelumnya, ia sempat meminta Mendagri Tito Karnavian untuk menegur kepala daerah yang melakukan pemblokiran jalan.

"Saya titip betul walau sudah berkali-kali saya sampaikan, arus logistik jangan sampai terganggu baik dari pusat ke daerah maupun dari gudang-gudang logistik ke daerah," ujar Jokowi.

Selain itu, Jokowi kembali mengingatkan agar stimulus ekonomi yang diberikan pemerintah harus tepat sasaran.

"Semua kebijakan itu kita fokuskan pada pemutusan rantai penyebaran COVID-19," ucapnya.