Ridwan Kamil: Pemerintah Siapkan 10-12 Solusi Polusi Udara Jabodetabek

18 Agu 2023, 19:35 WIB

Sejumlah kendaraan memadati ruas jalan jalur Puncak, Gadog, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (28/10/2020) (ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya)

Jakarta, IDN Times - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, mengungkapkan, pemerintah akan mengeluarkan 10 sampai 12 rekomendasi untuk solusi masalah polusi udara di wilayah Jabodetabek belakangan ini.

Nantinya, solusi tersebut akan dilaporkan dalam bentuk rencana aksi multidimensi kementerian dan lembaga, serta tiga pemerintah provinsi yang membawahi wilayah Jabodetabek, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.

"Tadi rapat dipimpin langsung Pak Menko. Ini menerjemahkan arahan Pak Presiden di Istana, nanti akhir bulan dilaporkan hasil rencana aksi, ada 10-12 (rekomendasi), multidimensi kementerian, lembaga, dan tiga pemerintah provinsi untuk gerak bersama di Jabodetabek," kata dia usai Rapat Koordinasi Permasalahan Pencemaran Udara di Jabodetabek di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Jakarta, Jumat (18/8/2023).

1. Evaluasi dampak PLTU secara ilmiah

Ridwan Kamil. (ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi)

Salah satu rekomendasi itu adalah evaluasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Hal ini terkait dengan dampak PLTU secara ilmiah.

Ridwan Kamil juga menampik jika udara kotor yang terjadi saat ini berasal dari PLTU.

2. Polusi udara 75 persen disebabkan kendaraan, bukan PLTU

(Kemacetan di Tol Jagorawi) IDN Times/Rochmanudin

RK sapaan akrab Ridwan Kamil mengatakan, polusi udara paling banyak dipengaruhi oleh kendaraan sehingga evaluasi terhadap penggunaan kendaraan pun perlu dilakukan.

"Karena hasil kajiannya PM2,5 (dihasilkan) zat paling berbahaya, 75 persen dari kendaraan. Sementara itu wacana di masyarakat kan nyalahin PLTU, ya, sementara itu (PLTU) cuma 25 persen dari kajian yang ada," ujarnya.

3. Opsi WFH bagi pekerja

Ilustrasi Rapat di Era New Normal (IDN Times/Aldila Muharma)

Selain itu, kata dia, ada beberapa hal lain yang direkomendasikan sebagai solusi, seperti rencana penerapan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH).

Hal ini diberlakukan bagi pekerja negeri sipil (PNS) atau yang ada di sektor swasta di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.

"Lakukan pembatasan kerja ke kantor atau lakukan inovasi-inovasi lainnya," ujarnya.

4. Penguatan insentif kendaraan listrik

Rombongan Touring Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Jakarta- Bali 2022 singgah di kantor PLN UID Jateng dan DIY, Selasa (8/11/2022). (IDN Times/Anggun Puspitoningrum)

Dalam rapat itu juga, kata dia, ada upaya evaluasi penguatan insentif kendaraan listrik.

Termasuk adanya arahan kepada industri dan mal untuk penggunaan listrik serta upaya rekayasa cuaca.