Jakarta, IDN Times - Riset Labsosio Universitas Indonesia (UI) yang dilakukan di lima daerah antara Oktober hingga Desember 2025 mengkaji dampak pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG).
Terdapat sejumlah faktor krusial yang mempengaruhi jalannya program dan dinilai perlu segera diperbaiki, termasuk pada aspek desain.
Temuan tersebut mempertegas adanya disrupsi dalam kegiatan belajar mengajar serta kebutuhan mendesak untuk membenahi kualitas layanan dan penentuan prioritas penerima manfaat.
Riset tersebut menyoroti lima persoalan utama dalam desain program MBG yang ditemukan selama pengumpulan data di lapangan, yakni sebagai berikut:
1. Perencanaan top-down tanpa pelibatan instansi daerah
Penentuan unit pendidikan penerima MBG tidak melibatkan Dinas Pendidikan atau merujuk pada data Dapodik. Koordinasi dilakukan hanya antara SPPG, dengan pihak aparat. Peran instansi daerah seperti Dinas Pendidikan hanya dibatasi pada ranah administratif, yakni menyuplai data jumlah siswa.
2. Struktur komando hierarkis yang kaku
Pelaporan dan manajemen operasional dikendalikan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) melalui rantai komando yang berjenjang. Struktur ini turun dari BGN Pusat, ke Koordinator Wilayah (Korwil) di tingkat kota/provinsi, lalu ke Koordinator Kecamatan (Kapokcam/Kapo), hingga ke unit dapur atau Sentra Pengolahan Pangan Gizi (SPPG).
3. Kepemimpinan dapur dikelola oleh pepresentasi pusat
Kepala dapur atau manajer SPPG diperankan oleh Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang berstatus sebagai pegawai/representasi BGN. Para SPPI ini dibentuk secara sentralistis dan diwajibkan menjalani pelatihan khusus selama berbulan-bulan di institusi pusat seperti Akademi Militer (Akmil) dan Universitas Pertahanan (Unhan) sebelum ditempatkan di daerah.
4. Standarisasi SOP, huknis, dan siklus menu nasional
Seluruh aturan main dapur sangat tersentralisasi melalui Petunjuk Teknis (Juknis) dari BGN. Hal ini mencakup penentuan Standar Operasional Prosedur (SOP), jam operasional memasak, pelaporan online harian, hingga Angka Kecukupan Gizi (AKG). Penetapan menu juga harus mengikuti "siklus" dari pusat, sehingga pihak pengelola di daerah seringkali tidak bisa mengubah menu (seperti kewajiban memberikan menu nasi/sayur) meskipun menu tersebut terbukti kurang disukai oleh siswa.
5. Mekanisme pendanaan langsung
Pembiayaan program bersifat terpusat dan tidak melalui kas pemerintah daerah. Anggaran operasional diturunkan langsung dari akun virtual BGN Pusat ke rekening dapur/mitra SPPG sesuai dengan kuota penerima manfaat yang disetujui melalui pengajuan proposal.
Penelitian ini dilakukan untuk memotret dampak MBG terhadap aktivitas pembelajaran di sekolah pada lima kabupaten/kota. Tim peneliti menggunakan metode mixed method yang menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif.
Pada metode kuantitatif, riset menggunakan survei tatap muka dengan teknik cluster random sampling. Penentuan sampel dilakukan secara purposive di tingkat provinsi-kabupaten, serta simple random sampling di tingkat kecamatan dan sekolah. Sementara untuk metode kualitatif, tim melakukan wawancara mendalam kepada siswa, guru, orang tua murid, hingga pengelola dapur.
Secara keseluruhan, riset ini mengumpulkan data dari 1.267 responden yang tersebar di 30 sekolah di lima daerah berbeda. Meski memberikan gambaran mendalam, hasil survei ini tidak dimaksudkan untuk menggeneralisasi kondisi di tingkat nasional.
Rincian sampel di tiap wilayah adalah sebagai berikut:
Kota Kupang (Nusa Tenggara Timur): Melibatkan 310 sampel dari 6 sekolah.
Kota Depok (Jawa Barat): Melibatkan 186 sampel dari 6 sekolah.
Kabupaten Sukabumi (Jawa Barat): Melibatkan 223 sampel dari 6 sekolah.
Kabupaten Garut (Jawa Barat): Melibatkan 191 sampel dari 6 sekolah.
Pesisir Selatan (Sumatra Barat): Melibatkan 357 sampel dari 6 sekolah.