Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Koordinator Maju Perempuan Indonesia (MPI), Titi Anggraini meminta agar Revisi Undang-Undang Pemilu dapat mengatur secara tegas mengenai kekerasan berbasis gender dalam pemilu.
Menurut dia, larang kekerasan fisik, psikis, seksual, ekonomi, daring, dan serangan berbasis gender di media sosial, hingga konten manipulasi digital perlu diatur dalam RUU Pemilu.
Hal ini disampaikan Titi Anggraini dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Panja RUU Pemilu bersama Komisi II DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (17/11/2026). Ia juga meminta pengaduan, penanganan, dan pencegahan kekerasan berbasis gender dapat diatur dalam RUU Pemilu.
"Kami mengusulkan ada agar Undang-Undang Pemilu mengatur definisi yang tegas soal apa itu kekerasan gender di pemilu dan larangannya dibunyikan secara spesifik," kata Titi Anggraini.