Jokowi Diduga Sengaja Tahan Gibran Agar Tak Segera Jadi Kader Golkar
Gibran Rakabuming Raka menyambangi Kantor DPP Golkar usai diusung oleh Golkar pada Sabtu (21/10/2023). (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin, menduga Presiden Joko "Jokowi" Widodo sengaja menahan agar Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, tidak dijadikan kader Partai Golkar. Alasannya, Gibran dan Jokowi sedang menunggu respons dari PDI Perjuangan.
Sebelumnya, kencang isu Gibran akan diumumkan menjadi kader Golkar pada puncak HUT ke-59 partai berlambang Pohon Beringin itu di DPP Slipi, Jakarta Barat. Namun, Gibran justru absen. Hanya Jokowi yang hadir di acara itu.
Dalam pandangannya, sikap pamit Gibran ke PDIP tidak bisa dimaknai ia telah mundur dari parpol berlambang banteng moncong putih itu. Gibran baru resmi dikatakan tak lagi bersama PDIP bila ada surat pemecatan atau pengunduran diri.
"Gibran kan tidak pernah merasa mengundurkan diri (dari PDIP). Dia hanya menyatakan pamit ke Puan Maharani. Pamit itu baru pernyataan verbal. Kalau mengundurkan diri, ia mundur dengan menuliskan surat. Jadi, kedua pihak ini sedang main psikologi," ujar Ujang kepada IDN Times melalui telepon, Selasa (7/11/2023).
Sementara, dari sudut pandang Golkar, menurut Ujang, Kartu Tanda Anggota (KTA) Gibran sudah dibuat. Kemudian, jaket Golkar bagi Gibran juga sudah disiapkan.
"Tetapi, biar tidak terlalu konfrontatif dengan PDIP, dimainkan secantik mungkin," tutur dia lagi.
Ia menambahkan, PDIP sudah marah besar kepada Gibran lantaran diajukan menjadi bakal cawapres oleh Golkar. "Sudah perang lah antara kubu Golkar dan PDIP," ujarnya.
1. PDIP tak ingin Gibran dapat momentum di balik pemecatannya
Gibran Rakabuming Raka (ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha)Lebih lanjut, menurut Ujang, PDIP sengaja mengulur-ulur waktu tidak memecat Gibran karena khawatir hal tersebut malah dimanfaatkan oleh putra sulung Presiden Joko "Jokowi" Widodo itu, untuk berpura-pura menjadi korban atau playing victim. Jusrtru bila momentum itu diambil oleh Gibran, PDIP khawatir malah mendongkrak elektabilitas Wali Kota Solo tersebut.
"Itu sebabnya, PDIP tidak terburu-buru mengambil langkah pemecatan. Dia melihat situasinya dulu, dinamikanya seperti apa. Supaya tidak menimbulkan efek negatif bagi PDIP," kata pria yang juga menjadi dosen di Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) itu.
Apalagi potensi kenaikan elektabilitas Gibran sangat besar. Hal itu salah satunya disumbang dari Jokowi yang masih berkuasa menjadi presiden.
"Karena kan banyak program yang disalurkan oleh Jokowi. Banyak sumbangsih lah yang bisa dilakukan oleh Jokowi di tahun terakhir. Gibran mendapatkan efek ekor jas tersebut. Begitu pun sebaliknya bila publik memandang negatif Jokowi, maka elektabilitas Gibran juga bisa turun," tutur dia lagi.
Maka, kata Ujang, tidak heran bila Jokowi akan berusaha keras menjaga kepuasan rakyat di penghujung masa kekuasaannya.
Baca Juga: Prabowo Senang Bila Gibran Tak Keluar dari PDIP
2. PDIP tidak bermain dua kaki, hanya menunggu momen yang tepat untuk memecat Gibran
Sejumlah kepala daerah kader-kader PDIP sedang beristirahat di barak di Sekolah PDIP di Lenteng Agung, 16 Juni 2022. (Dokumentasi PDIP)Lebih lanjut, menurut Ujang, PDIP tidak akan bermain dua kaki dengan tetap membiarkan Gibran berada di parpol yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri itu. "Dia menunggu momen yang pas, yang kira-kira keputusan itu dikeluarkan tidak merugikan PDIP dan menguntungkan Gibran," kata Ujang.
Namun, ia pun tak menampik peringatan keras sudah disampaikan PDIP bagi keluarga Jokowi melalui Wali Kota Medan, Bobby Nasution. Besan Presiden Jokowi itu diminta segera mengembalikan KTA PDIP dalam kurun waktu tiga hari.
"Itu mungkin peringatan dulu (bagi keluarga Jokowi). Jadi, Bobby ini dianggap yang paling lemah di keluarga Jokowi. Jadi, diperingatkan secara keras sudah menjadi keniscayaan bagi PDIP. Itu peringatan keras bagi yang dianggap paling lemah di keluarga Jokowi," tutur dia lagi.
3. PDIP duga Gibran bakal gunakan narasi dizalimi seandainya dipecat
Ketua DPP Bidang Kehormatan PDI Perjuangan, Komarudin Watubun (IDN Times/Ilman Nafi'an)Sementara, Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan (PDIP), Komarudin Watubun, menduga Gibran bakal menggunakan narasi 'dizalimi', bila dipecat oleh PDIP.
"Kalau kita ambil tindakan tegas, pecat, nanti dia gunakan itu, 'waduh saya dizalimi', itu sudah lagu lama," ujar Komarudin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada 31 Oktober 2023 lalu.
Ia juga menilai tidak perlu mendramatisasi soal pengembalian KTA Gibran ke DPC PDIP di Kota Solo. PDIP, kata Komarudin, saat ini lebih fokus untuk urusan pemenangan pemilu 2024.
"Jadi, sebenarnya tidak perlu ada banyak sandiwara lagi, harus kasih kembali KTA. Kalau sudah berani pindah ke sana, kembalikan KTA, kok repot saja urusan begitu," tutur dia.
Di sisi lain, Komarudin berpesan kepada Gibran agar sebagai politisi muda, ia seharusnya memberikan teladan yang baik. Salah satunya konsisten antara apa yang diucapkan dengan perbuatan.
"Mereka harus memberikan contoh tauladan yang akan datang, harus ada kepastian. Pemimpin itu tidak boleh membuat rakyat jadi bingung," ujarnya lagi.
Baca Juga: Gibran Sudah Cabut dari PDIP, Kapan Direkrut Golkar?
Berita Terkini Lainnya
