Menko Mahfud: Pemerintah Tak Pernah Jegal Pencapresan Anies
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD ketika memperingati hari lahir Pancasila di Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT). (www.instagram.com/@mohmahfud)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD membantah adanya upaya dari pemerintah untuk menjegal upaya Anies Baswedan menjadi capres di Pemilu 2024. Mahfud menduga tuduhan itu terus diembuskan agar meningkatkan jumlah dukungan terhadap kandidat capres tertentu.
"Ndak ada (upaya penjegalan). Itu isu politik dan bagian dari perlombaan kontestasi politik yang mengatakan ini menjegal. Mungkin itu dilakukan biar pendukungnya muncul atau biar yang memilih sedikit," ungkap Mahfud usai memimpin upacara hari Kelahiran Pancasila di Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Kamis (1/6/2023).
Ia mengakui salah satu pihak yang kini santer menyampaikan tudingan tersebut adalah mantan Wakil Menkum HAM, Denny Indrayana. Melalui akun media sosialnya, Denny pernah menuangkan pikirannya dalam sebuah tulisan dengan judul 'Bagaimana Jokowi Mendukung Ganjar, Mencadangkan Prabowo dan Menolak Anies' pada 25 Mei 2023 lalu. Tulisan itu memaparkan rumus Presiden Joko "Jokowi" Widodo untuk tetap cawe-cawe dalam pemilu 2024 dan melanggengkan kekuasaan.
Di tulisan tersebut, Denny menulis strategi Jokowi dengan judul '9 strategi 10 sempurna'. Setidaknya ada tiga dari 10 strategi yang diduga digunakan oleh Jokowi agar Anies gagal didaftarkan sebagai bakal capres di Pemilu 2024.
"Saya katakan tidak ada sama sekali yang akan menjegal (pencapresan Anies). Malah dalam berbagai forum, saya katakan kepada dia (Denny Indrayana), agar bisa mengusahakan koalisi yang mendukung Anies tetap kompak. Supaya Anies dapat tiket (pencapresan) dan tidak dijegal oleh internalnya sendiri," tutur mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.
1. Pemerintah mengaku melindungi hak-hak politik Anies untuk dipilih jadi capres
Relawan Amanat Indonesia (Anies) deklarasi dukung Anies Baswedan capres 2024 (IDN Times/Istimewa)Lebih lanjut, menurut Mahfud, pemerintah justru mempersilakan Anies untuk mengikuti kontestasi pemilu 2024. Bahkan, kata Mahfud, pemerintah melindungi hak-hak politik Anies sebagai warga negara untuk dapat dipilih.
"Kalau pemerintah mempersilakan (Anies maju dalam pemilu). Kami malah melindungi hak-hak politiknya supaya pemilu tetap berjalan," kata Mahfud.
Sementara, Anies justru merasakan sebaliknya. Ia mengaku mengalami prosesnya untuk maju menjadi capres di Pemilu 2024 dihalang-halangi. Padahal, dalam berbagai hasil survei, ia kerap ditempatkan sebagai capres dengan elektabilitas tertinggi ketiga setelah Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo.
"Karena kalau di survei nomor tiga, buat apa dijegal? Kan nomor tiga. Kalau surveinya nomor tiga tapi tetap menjegal, mungkin mereka punya hasil survei sesungguhnya. Ini dilogika saja, kalau mereka percaya (elektabilitas saya rendah), kenapa dijegal?" ujar Anies di acara Milad ke-21 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Yogyakarta pada 18 Mei 2023 lalu.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu justru menduga hasil survei yang sesungguhnya justru dikhawatirkan berbeda dari yang selama ini dirilis ke publik. Sebab, tekanan demi tekanan dirasakan kepada dirinya dan tiga parpol pengusungnya.
"Jadi, kalau sekarang Nasdem, Demokrat, PKS, di survei angkanya rendah tapi ada tekanan terus, sesungguhnya ada survei lainnya yang tinggi," tutur Anies sambil tersenyum.
Baca Juga: Demokrat: Koalisi Besar Lebih Terhormat Ketimbang Jegal Anies
2. Salah satu strategi menjegal Anies dengan membajak Partai Demokrat
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Yudhoyono (AHY) ketika menemui Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI pada 5 Mei 2021 (ANTARA FOTO/M. Risyal Hidayat)Sementara, di dalam tulisannya yang terbit pada akhir April lalu, Denny mengungkap ada tiga strategi Jokowi untuk mengagalkan pencapresan Anies. Pertama, mengganti salah satu pimpinan parpol lantaran kerap bertemu dengan capres yang tidak disukai oleh Jokowi.
Kedua, menggunakan tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menetapkan Anies sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pagelaran Formula E. Strategi ketiga, mengambil alih Partai Demokrat melalui langkah politik yang dilakukan oleh Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko. Saat ini, Moeldoko melakukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) soal kepengurusan Partai Demokrat.
"Jika PK itu dimenangkan, maka Demokrat akan dikuasai oleh Jokowi dan dapat dipastikan Anies akan kehilangan dukungan dari partai bintang mercy dan terancam tidak mendapat tiket pencapresan," demikian yang ditulis oleh Denny dan dikutip dari situs resmi kantor pengacaranya.
Ia pun membaca PK itu bukan semata-mata langkah politik Moeldoko saja. Melainkan itu adalah sikap Jokowi. Apalagi Moeldoko masuk ke dalam lingkar satu Istana.
"Maka, setiap langkahnya kalau dibiarkan berarti mendapat persetujuan sang presiden," tutur dia.
3. NasDem duga pencapresan Anies bisa batal seandainya ada parpol yang ingkar terhadap isi piagam kesepakatan
Wakil Ketua Umum DPP NasDem, Ahmad M Ali (ANTARA/HO-Dok Pribadi)Sementara, Wakil Ketua Umum Partai Nasional Demokrat, Ahmad Ali mengatakan pernyataan Mahfud bahwa pemerintah tidak akan menjegal pencapresan Anies sudah jelas. Namun, ia tak menampik bisa saja di internal koalisi ada yang menjegal pencapresan Anies. Hal itu terkait ketidakpatuhan salah satu dari tiga partai di koalisi terkait penentuan bakal cawapres.
"Di Koalisi Perubahan ini kan sudah menandatangani deklarasi, piagam koalisi yang ditandatangani oleh tiga ketua umum. Di situ ada satu poin penting bahwa persoalan calon wakil presiden itu adalah kewenangan daripada Anies Baswedan sebagai bacapres," ujar Ali kepada media di Jakarta pada Kamis, (1/6/2023).
Mantan Ketua Fraksi NasDem DPR ini menilai tak khawatir soal adanya upaya penjegalan pencapresan Anies di internal koalisi bila semua partai pengusung berkomitmen mematuhi isi piagam itu. "Jadi, kalaulah kemudian partai koalisi ini memegang komitmen yang sudah dibuat dalam piagam itu maka tentunya itu tidak perlu dikhawatirkan ya. Jadi artinya bahwa insya Allah tidak ada upaya penjegalan dari internal koalisi," tuturnya.
"Itu clear. Kecuali kalau ada partai yang kemudian mau mengingkari piagam itu. Jadi kemudian ada parpol yang mengingkari itu dan memaksakan keinginannya. Nah itu bisa berpotensi tuh," katanya lagi.
Baca Juga: Dijegal Jadi Capres? Anies Singgung cuma Nomor 3 di Survei
Topik:
Berita Terkini Lainnya
