Survei IPI: Pendukung NU Paling Banyak Dukung RK Jadi Bakal Cawapres
Jakarta, IDN Times - Indikator Politik Indonesia (IPI) pada Sabtu (30/9/2023) merilis hasil survei terbaru yang mereka lakukan pada periode 25 Agustus-3 September 2023. Salah satu temuan menarik yaitu sosok Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, justru memperoleh dukungan yang minim dari anggota ormas Nahdlatul Ulama (NU). Berdasarkan data IPI, pemilih NU yang mendukung Muhaimin hanya 1,4 persen.
"Kami temukan lebih dari 50 persen pemeluk Islam mengaku merupakan NU. Dan di saat yang sama Jawa Timur yang merupakan basis terbesar NU kini menjadi battle ground. Pertanyaannya sekarang, siapa yang dianggap paling besar mendapatkan dukungan dari warga NU. Ini bukan sekadar klaim dari para ulama atau tim sukses," ungkap Direktur Eksekutif IPI, Burhanuddin Muhtadi ketika memaparkan hasil survei.
Menurutnya, hasil survei IPI menunjukkan temuan yang berbeda dari klaim para elite selama ini. Pendukung NU yang memilih Ridwan Kamil menjadi bakal cawapres mencapai 18 persen. Begitu pula sosok Erick Thohir, dipilih oleh 15,6 persen warga NU.
"Ridwan Kamil ini tidak terafiliasi dengan NU. Tetapi, justru banyak dipilih oleh warga NU. Setelah kami zoom in, ternyata Ridwan Kamil dipilih oleh warga NU di Jawa Barat," kata dia.
Sementara, daya tarik pria yang akrab disapa Cak Imin di kalangan pemilih NU, malah rendah. Di sisi lain, Khofifah Indarparawansa masih didukung oleh 8,5 persen pemilih NU.
"Bisa saja ini Mba Khofifah belum menghidupkan mesin (politiknya)," tutur dia lagi.
1. PKB punya pekerjaan rumah untuk mendongkrak elektabilitas Cak Imin di mata pemilih NU
Lebih lanjut, Burhanuddin menilai dari hasil survei tersebut, terlihat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki pekerjaan rumah untuk mendongkrak elektabilitas Cak Imin. Apalagi, dari hasil survei itu, daya tarik Cak Imin tergolong rendah. Bahkan, lebih tinggi daya tarik Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indarparawansa yang mencapai angka 8,5 persen.
Di sisi lain, tingkat elektabilitas Mahfud MD pun berada di bawah Khofifah. Tingkat keterpilihan Menko Polhukam itu di mata pemilih NU hanya 7,2 persen.
"Muhaimin ini kan seharusnya (punya elektabilitas) yang besar, karena dia ketum partai. Tapi, pemilih NU yang memilih Muhaimin sebagai cawapres itu kecil. Ini jadi PR bagi PKB karena PKB sudah menetapkan Muhaimin sebagai bakal cawapres Mas Anies. Artinya, warga NU yang menjadi basis massa PKB belum melihat Cak Imin sebagai cawapres favorit mereka," tutur Burhanuddin memberikan analisanya.
Padahal, salah satu alasan Partai NasDem dan Anies memilih Cak Imin lantaran PKB dianggap memiliki basis massa besar di Jatim. Hal tersebut tidak dimiliki oleh NasDem.
2. Survei IPI temukan AHY dan Sandi Uno lebih pantas berpasangan dengan Anies, ketimbang Cak Imin
Hasil survei Indikator Politik Indonesia (IPI) pada periode 25 Agustus - 3 September 2023. (Tangkapan layar YouTube IPI) Dalam proses surveinya, IPI menggunakan 4.090 responden yang diwawancarai secara tatap muka. Penarikan sampel responden dilakukan menggunakan metode multistage random sampling. Tingkat kepercayaan terhadap hasil survei 95 persen dan margin of error (MoE) mencapai 5 persen.
Dari hasil survei itu, ditemukan bahwa pilihan publik soal pendamping Anies berbeda dari pilihan para elite. Berdasarkan hasil survei, justru Sandiaga Uno dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang dianggap pantas mendampingi Anies.
Sebanyak 20,02 persen responden memilih Sandi yang pantas mendampingi mantan Mendikbud itu. Sedangkan, 20 persen memilih AHY.
"Sementara, hanya 2,6 persen responden yang menilai Anies pantas didampingi Muhaimin. Ini pilihan publik bukan elite," kata dia.
Meski pilihan Ketua Umum NasDem, Surya Paloh berbeda dari hasil survei IPI, Burhanuddin menilai bisa saja mogul media itu memiliki pertimbangan lain. "Mungkin Bang Surya berpikir Sandi dan AHY tidak akan memiliki nilai tambah secara elektoral karena pilihan capresnya ke Anies. Maka, Bang Surya bikin ijtihad politik agar bisa menambah Anies, terutama di kantong-kantong NU," ujarnya.
Ia menambahkan Indikator Politik Indonesia (IPI) akan merilis hasil survei terbaru dalam waktu dekat. Salah satunya untuk menunjukkan apakah ijtihad politik Surya Paloh dengan memasangkan Anies ke Muhaimin, berhasil.
3. Anies tolak disebut petugas partai karena bersedia terima Muhaimin jadi pendampingnya
Bacapres dari Koalisi Perubahan untuk Indonesia, Anies Baswedan saat wawancara khusus di acara Real Talk with Uni Lubis, Senin (15/5/2023). (IDN Times/Alya Achyarini) Sementara, Anies menolak disebut sebagai petugas partai oleh Demokrat. Tuduhan itu muncul karena Demokrat menilai Anies tak kuasa menolak permintaan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang menetapkan Ketum PKB Muhaimin Iskandar sebagai bakal cawapres.
Anies mengaku sudah mengajukan nama Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai calon wakil presiden sejak Juni 2023. Namun, Surya Paloh ingin menunggu opsi bakal cawapres lain.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan, Muhaimin Iskandar merupakan sosok yang dibutuhkan Anies dan partai koalisinya. Pria yang akrab disapa Cak Imin itu dinilai bisa menggaet calon pemilih di Jawa Timur dan Jawa Tengah.
"Apabila Pak Surya Paloh mengajukan nama yang tidak relevan dengan usaha pemenangan dan saya harus melaksanakannya, maka betul saya adalah petugas partai. Semata-mata menjalankannya," ungkap Anies ketika diwawancarai jurnalis senior Najwa Shihab di program Mata Najwa, dikutip pada 5 September 2023 lalu.
Anies juga mengaku sudah mengusulkan kepada pimpinan parpol agar mengundang PKB ke koalisi sejak Juni.
"Karena kita lemah di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kita membutuhkan partai yang memiliki basis massa yang kuat di sana. Jadi, ketika ada nama ini (Muhaimin), ini adalah nama yang sesuai kebutuhan," tutur dia.
Anies akan menerima disebut sebagai petugas partai jika Surya Paloh memaksakan kandidat yang memiliki relasi keluarga dan tak relevan dengan pemenangan di Pilpres 2024.
