Jakarta, IDN Times - Ketua Umum PBNU, KH Abdul Hakim Mahfudz alias Gus Kikin, angkat bicara soal ratusan santri yang diduga mengalami keracunan setelah menyantap Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sidoarjo, Jawa Timur. Dia menilai, persoalan pengelolaan makanan berkaitan dengan tanggung jawab dan integritas setiap pihak.
“Integritaslah, kalau semuanya bertanggung jawab terhadap kegiatan pekerjaannya, ya, mudah-mudahan gak terjadi," kata dia saat ditemui awak media, di Jakarta, Sabtu (5/9/2026)
Gus Kikin mengatakan, kasus tersebut tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab pihak yang menjalankan pekerjaan. Menurut dia, integritas diperlukan agar setiap kegiatan berjalan sesuai tanggung jawab masing-masing.
“Iya Integritas itulah. Kita masing-masing itu harus bertanggung jawab terhadap kegiatan-kegiatannya, tanggung jawab terhadap aturan-aturan yang diberlakukan di dalam kegiatan masing-masing," kata dia.
Saat ditanya apakah kasus tersebut menunjukkan kurangnya integritas, Gus Kikin tidak secara langsung menunjuk pihak tertentu. Dia mengatakan, persoalan teknis memiliki beragam kemungkinan penyebab dan meminta kasus tersebut dilihat lebih lanjut.
“Wah itu teknis. Kalau teknis, ya, jangan ini, gak bisa bicara karena teknis tuh macam-macam penyebabnya. Nanti dilihat aja," kata dia.
Gus Kikin juga ditanya soal kemungkinan santri mengalami trauma setelah kejadian tersebut. Dia mengatakan, kasus itu merupakan satu dari banyak hal yang harus dihadapi pesantren dan kegiatan pendidikan tetap harus berjalan.
“Ya, itu kan satu dari sekian banyak. Ya, kita harus jalan terus karena emang pesantren harus jalan," kata dia.
Diberitakan, ratusan santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Tanggulangin, Sidoarjo, diduga mengalami keracunan setelah menyantap MBG pada Selasa (1/9/2026).
IDN Times melaporkan sekitar 140 santri sempat dirawat di sejumlah rumah sakit pada awal kejadian. Data berikutnya dari Bupati Sidoarjo menyebut total korban dari pihak ponpes mencapai 566 santri, dengan 88 orang masih dirawat pada Rabu (2/9/2026). BGN kemudian menangguhkan operasional SPPG Talangangin Kalitengah selama 30 hari dan mengusulkan pergantian kepala SPPG.