Satgas PRR Dorong Pemulihan Akses Logistik Pascabencana di Sumbar

Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera sekaligus Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana harus tetap diarahkan pada program yang telah dirancang untuk masyarakat terdampak. 

“Harapan kami, anggaran yang Rp9 triliun itu jangan sampai hangus. Karena itu sudah ada jelas titiknya, buat jalan ini, buat rumah ini, buat tambak, buat sawah. Kalau dihanguskan, maka programnya hangus, enggak ada yang ngerjakan, nanti problemnya ada di lapangan,” kata Tito dalam Rapat Pemulihan Pascabencana Sumatera di Kantor Kemendagri, Jakarta.

Tito mengatakan anggaran Rp9 triliun yang tidak terserap pada 2026 akan digeser ke 2027. Pemindahan anggaran tersebut, kata dia, tidak boleh mengurangi kegiatan yang telah dirancang untuk masyarakat terdampak bencana.

Pelebaran jalan ini sejalan dengan arah Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP)  Sumatera.  Dokumen kebijakan nasional yang disahkan melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2026, berfungsi memandu pemulihan wilayah terdampak bencana hidrometeorologi di Sumatera

Dalam Renduk PRRP, pemulihan infrastruktur transportasi diarahkan untuk menjamin aksesibilitas serta keberlanjutan mobilisasi orang dan barang, termasuk mendukung aktivitas sosial-ekonomi dan distribusi logistik.

Pemulihan konektivitas juga dilakukan dengan pendekatan yang lebih tangguh terhadap bencana melalui penguatan struktur, stabilisasi titik rawan, serta penerapan standar teknis yang menyesuaikan kondisi geofisik dan perubahan iklim.

Pelebaran ruas jalan Simpang Panta–Batas Kota Bukittinggi mencakup jalan sepanjang 1,4 kilometer. Ruas jalan yang berada di  Jorong Kampuang Pisang, Nagari Koto Panjang, Kecamatan IV Koto, tersebut menjadi akses alternatif setelah jalur utama di kawasan Sungai Landia terdampak banjir bandang dan longsor pada akhir 2025. 

Kerusakan di jalur utama membuat kendaraan, termasuk pengangkut bantuan dan logistik, beralih melalui ruas Simpang Panta–Batas Kota Bukittinggi. Kondisi itu membuat ruas yang sebelumnya sudah sempit harus menampung peningkatan volume kendaraan. 

Kini jalan yang semula memiliki lebar sekitar 3,5 meter diperlebar menjadi 5 meter, dilengkapi bahu jalan dan saluran drainase. Pekerjaan tersebut menggunakan Dana Transfer ke Daerah (TKD) Tambahan 2026 senilai Rp10,8 miliar dan telah mencapai progres fisik 40 persen per 21 Oktober 2026.

TKD Tambahan adalah alokasi dana tambahan dari pemerintah pusat yang disalurkan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah khususnya guna mempercepat rehabilitasi, rekonstruksi, serta pemulihan wilayah yang terdampak bencana atau untuk mendukung penanganan kebutuhan mendesak lainnya.

Wali Nagari Koto Panjang, Yunarson, mengatakan ruas tersebut semakin penting setelah jalur utama di Sungai Landia rusak akibat bencana.

"Sebelumnya di Sungai Landia sebagai jalur utama lintas kabupaten jalannya habis dan terban di banyak titik. Akhirnya orang lewat jalan alternatif kemari. Bahkan saat terjadi bencana, di sini orang lewat kalau melansir bantuan, baik ke Palembayan, Matur, atau Maninjau,” kata Yunarson.

Menurut dia, kondisi jalan yang sebelumnya sempit menjadi tantangan ketika harus menampung kendaraan dalam jumlah banyak. Terlebih, ruas tersebut memiliki banyak tikungan. Jalur ini juga dilalui kendaraan pengangkut hasil pertanian, seperti pisang dan sayur-mayur, dari kawasan Koto Panjang menuju sentra pemasaran di Kota Bukittinggi. Pelebaran jalan diharapkan membuat mobilitas kendaraan lebih leluasa dan mendukung kelancaran distribusi komoditas.

Masyarakat setempat turut mendukung pembangunan tersebut. Bahkan, sejumlah warga bersedia menghibahkan sebagian lahan untuk mendukung pelebaran jalan.

"Alhamdulillah masyarakat sangat bersyukur sudah ada pelebaran jalan, bahkan ada warga yang mau menghibahkan tanahnya," ujar Yunarson.

Pengawas Lapangan Proyek PT Pasindo, Rozi, mengatakan pekerjaan tidak hanya berupa pelebaran badan jalan, tetapi juga penguatan sejumlah titik rawan.

"Pekerjaan ini adalah pembangunan dan pelebaran jalan di Jorong Kampuang Pisang, Nagari Koto Panjang, Kecamatan IV Koto. Ini jalan ruas Simpang Panta ke Batas Kota Bukittinggi yang menghubungkan Lubuk Basung dan Bukittinggi," ujar Rozi.

Saat ini pekerjaan meliputi pemasangan bronjong, u-ditch, pembersihan retaining wall concrete (RWC), dan pasangan batu. Pengaspalan ditargetkan mulai dilakukan pada awal November dan proyek ditargetkan selesai pada pertengahan November 2026.

Penguatan diperlukan karena ruas jalan berada di kawasan perbukitan dengan kontur terjal dan sejumlah titik rawan longsor. Karena itu, rekonstruksi dilakukan dengan memperhatikan stabilitas tebing dan sistem drainase.

Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUTR Kabupaten Agam, Widodo Budiyanto, mengatakan sejumlah ruas juga mendapatkan penguatan struktur untuk menghadapi risiko bencana. "Pada beberapa ruas jalan dilakukan pengalihan trase badan jalan jika biaya pembuatan RWC terlalu besar akibat jurang yang terlalu dalam,” kata Widodo.

Dengan pelebaran badan jalan dari 3,5 meter menjadi 5 meter, penambahan bahu jalan, drainase, serta penguatan tebing, ruas Simpang Panta–Batas Kota Bukittinggi diharapkan dapat kembali menjadi akses yang lebih aman bagi warga sekaligus mendukung pergerakan hasil pertanian dan aktivitas ekonomi antara Agam dan Bukittinggi. (WEB)