Jakarta, IDN Times - DPR RI akan membentuk panitia khusus (Pansus) tentang pemindahan ibu kota. Ketua Komisi II Zainudin Amali menyebut pembentukan pansus masih sebatas pengkajian.
“Jadi belum (pembahasan) undang-undang. Kan, presiden mengirimkan surat ke DPR beserta lampiran kajiannya. DPR merespons nya dengan membentuk pansus. Jadi, besok itu adalah pansus tentang apa yang disampaikan oleh pemerintah,” kata Zainudin saat dihubungi, Senin (16/9).
Menurut Zainudin, nama-nama anggota pansus sudah masuk. Kemudian, pansus akan segera melakukan rapat untuk mengkaji hasil kajian pemerintah.
“Kemudian dari situ akan muncul sikap DPR terhadap kajian pemerintah,” ujar dia.
Lebih lanjut, Pelaksana Tugas Ketua DPD Golkar Jatim itu mengatakan, pansus yang dibentuk terdiri dari 30 orang. Dari Golkar sendiri hanya lima orang.
“PDIP paling banyak, enam orang. Golkar lima, saya salah satu dari lima itu,” kata dia.
Mengenai ketua pansus, Zainudin mengatakan, belum ada dan segera akan diputuskan dalam rapat. Namun sebelumnya akan dibentuk dahulu pimpinan pansus.
“Kemudian di antara pimpinan itu, (dipilih) siapa ketuanya,” ujar dia.
Zainudin menjelaskan meskipun masa tugas DPR periode sekarang sudah akan habis, namun apapun hasilnya hingga 30 September nanti, selesai atau tidak, akan dilaporkan kepada ketua DPR sebagai pemberi mandat.
“Ya paling batas akhirnya 30 September. Selesai (atau) tidak selesai, kami harus beri laporan kepada pimpinan DPR yang memberikan tugas kepada kami," ucap dia.
Zainudin menambahkan usai membentuk pansus dan memberikan laporan kepada ketua DPR, hasilnya akan diserahkan kepada Presiden Joko "Jokowi" Widodo selaku pihak pemerintahan.
“Kalau lihat schedule-nya pemerintah pasti akan susun RUU tentang ibu kota. Perkiraan saya seperti pernah saya sampaikan, pasti itu akan dikerjakan DPR periode berikutnya, kan itu bisa dilanjutkan," kata dia.