Sekolah Swasta di Jakarta Bakal Gratis, KJP Jangan Dihapus

29 Sep 2024, 10:54 WIB

Ilustrasi Kartu Jakarta Pintar (jakarta.go.id/kjp-plus)

Jakarta, IDN Times - Pemprov DKI Jakarta akan mulai menerapkan program sekolah swasta gratis pada tahun ajaran baru 2025-2026. Program ini, diharapkan DPRD DKI Jakarta, tak menghilangkan bantuan sosial lainnya di level peserta didik.

Anggota DPRD DKI Jakarta Bun Joi Phiau mengapresiasi kebijakan yang diambil Pemprov DKI itu. Namun, dia meminta agar bantuan Kartu Jakarta Pintar (KJP) plus yang sebagian besar telah diterima peserta didik di sekolah negeri tak dihentikan.

"Bantuan sosial itu masih dibutuhkan. Kalau sekolah gratis, maka yang menyangkut tentang sekolah harus dibantu juga," ujar Bun Joi dalam keterangan, Minggu (29/9/2024).

1. KJP untuk tunjang kebutuhan sekolah

Uji coba makan siang gratis di SD Negeri 5 dan 7 Wijaya Kusuma, Petamburan, Jakarta Barat, Jumat (20/9/2024). (IDN Times/DIni Suciatiningrum)

Menurut dia, bantuan dana yang diterima para peserta didik dari KJP sangat dibutuhkan untuk menunjang kebutuhan sekolah. Seperti untuk memenuhi biaya transportasi, membeli perlengkapan sekolah, dan kebutuhan gizi.

"KJP tetap diperlukan, karena banyak orang yang tidak mampu. KJP bukan hanya untuk bayar sekolah, tetapi untuk menunjang kebutuhan sekolah, transportasi, dan lainnya," kata Bun Joi.

2. Tak ada lagi siswa putus sekolah

Legislator DPRDAnggota DPRD DKI Jakarta Bun Joi Phiau

Bun Joi khawatir jika program KJP tak dilanjutkan, tujuan utama program sekolah swasta gratis bisa terhambat. Padahal, digratiskannya sekolah swasta juga dimaksudkan agar tak ada lagi anak yang putus sekolah. Sebab, jika KJP dihentikan, masih ada beban untuk biaya transportasi dan membeli perlengkapan penunjang sekolah.

"Kalau masih ada biaya yang perlu dikeluarkan dan mereka tak mampu, tetap saja akan ada yang putus sekolah," kata Bun Joi.