Selat Hormuz Tutup akibat Perang Iran, Ibas: Ancaman Industri-Pasokan BBM
- Ibas menyoroti penutupan Selat Hormuz yang berpotensi mengganggu pasokan energi global dan memicu lonjakan harga minyak, berdampak langsung pada biaya industri serta ketersediaan BBM di Indonesia.
- Ia menilai pemerintah perlu memperkuat ketahanan energi, menjaga stabilitas ekonomi, melindungi daya beli rakyat, serta mendorong diplomasi aktif untuk menghadapi krisis global secara terukur.
- Ibas mengingatkan agar Indonesia tidak terjebak polarisasi geopolitik dan tetap berpegang pada nilai Pancasila, memperkuat persatuan nasional demi menjaga stabilitas dan perdamaian dunia.
Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menyoroti penutupan selat Hormuz, di tengah eskalasi konflik bersenjata yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat (AS).
Selat Hormuz merupakan urat nadi bagi sekitar 20 persen hingga 30 persen konsumsi minyak dunia setiap harinya, serta jalur utama bagi Liquid Natural Gas (LNG) dari Qatar.
Ibas mengatakan bila stabilitas di Selat Hormuz terganggu, maka dunia akan menghadapi gangguan pasokan (supply shock) yang drastis.
Bagi Indonesia, kata Ibas, kondisi ini bukan sekadar angka statistik di pasar bursa, melainkan ancaman nyata terhadap biaya operasional industri dan ketersediaan BBM di tingkat retail.
"Kita harus sadar bahwa gangguan di selat tersebut dapat melambungkan harga minyak mentah jauh di atas asumsi makro APBN kita,” kata Ibas kepada jurnalis, Selasa (3/3/2026).
1. Dampak nyata bagi ekonomi dan energi nasional
Ibas menjelaskan, Indonesia sebagai negara yang masih mengimpor sebagian kebutuhan energi, sangat rentan terhadap lonjakan harga minyak dunia imbas penutupan Selat Hormuz.
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI itu memprediksi kenaikan harga energi global dapat memicu rantai dampak negatif, di antaranya:
1. Tekanan APBN: Meningkatnya beban subsidi energi.
2. Inflasi Sektor Pokok: Lonjakan harga di sektor pangan dan transportasi.
3. Penurunan Daya Beli: Melemahnya daya beli masyarakat akibat inflasi.
4. Hambatan Ekspor-Impor: Ketegangan di jalur pelayaran strategis internasional yang mengganggu urat nadi perdagangan nasional.
"Kita harus mengantisipasi dampak rambatan ekonomi global ini dengan langkah yang terukur dan kebijakan yang tepat sasaran demi menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Ibas.
2. Rekomendasi strategis untuk pemerintah
lbas menekankan, Indonesia tidak boleh sekadar reaktif. Ia menawarkan tiga pilar langkah strategis menyikapi dinamika tersebut.
Pilar pertama adalah penguatan ketahanan energi. Ibas menilai, Indonesia perlu mempercepat pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) agar tidak terlalu bergantung pada sumber energi konvensional yang rentan terhadap gejolak global.
Selain itu, diversifikasi sumber impor energi juga menjadi langkah penting untuk mengurangi ketergantungan pada satu negara atau kawasan tertentu.
Di sisi lain, peningkatan produksi energi domestik perlu terus didorong, bersamaan dengan penguatan cadangan energi strategis nasional, sehingga Indonesia memiliki daya tahan yang lebih kuat dalam menghadapi krisis energi.
Pilar kedua berfokus pada stabilitas ekonomi dan perlindungan rakyat. Dalam kondisi ekonomi global yang tidak menentu, pemerintah perlu mengantisipasi potensi inflasi melalui koordinasi yang erat antara kebijakan fiskal dan moneter. Langkah ini penting untuk menjaga kestabilan ekonomi nasional.
Di samping itu, pengamanan daya beli masyarakat, terutama bagi kelompok rentan, harus menjadi perhatian utama, termasuk melalui pengendalian harga bahan pokok. Ibas juga menekankan pentingnya penguatan UMKM serta industri dalam negeri sebagai benteng ekonomi domestik agar tetap tangguh menghadapi tekanan eksternal.
"Dalam situasi global yang sulit, perlindungan terhadap rakyat harus menjadi prioritas utama,” kata Ketua Fraksi Demokrat MPR RI ini.
Sementara itu, pilar ketiga adalah diplomasi aktif dan konsisten. Ibas menekankan bahwa Indonesia harus tetap berpegang pada prinsip politik luar negeri bebas dan aktif.
Menurutnya, prinsip tersebut bukan berarti bersikap netral tanpa pendirian, melainkan aktif berkontribusi dalam mendorong perdamaian yang berlandaskan keadilan internasional.
Oleh karena itu, Indonesia perlu terus mendorong penyelesaian konflik melalui dialog, negosiasi, dan gencatan senjata. Selain itu, peran Indonesia di berbagai forum multilateral juga perlu diperkuat, agar negara ini dapat menjadi bagian dari solusi dalam menghadapi berbagai tantangan global. Dengan pendekatan ini, Indonesia diharapkan mampu berperan lebih besar dalam menjaga stabilitas dan perdamaian dunia.
3. RI jangan sampai terjebak polarisasi
Wakil Ketua Dewan Penasihat KADIN ini juga mengingatkan konstitusi Indonesia melalui Pembukaan UUD 1945, mengamanatkan bangsa ini untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nilai-nilai Pancasila, seperti kemanusiaan yang adil dan beradab serta persatuan, harus menjadi kompas moral diplomasi.
Ia mengatakan Indonesia tidak boleh terjebak dalam polarisasi global. Indonesia adalah bangsa besar yang konsisten menolak perang dan kekerasan.
"Kita harus menjadi bangsa yang kokoh dalam nilai, kuat dalam ekonomi, dan bijak dalam diplomasi,” ujarnya.
Ibas mengajak seluruh elemen bangsa baik pemerintah, parlemen, pelaku usaha, hingga masyarakat—untuk memperkuat persatuan nasional dan semangat gotong royong. Ia meyakini stabilitas dalam negeri adalah kunci utama menghadapi guncangan eksternal.
"Di tengah gejolak geopolitik global, Indonesia harus berdiri teguh sebagai jangkar stabilitas dan suara moral bagi perdamaian dunia,” kata dia.
