Sembunyi di Bunker Depok, Buronan AS Kasus Pelecehan Dideportasi

Kasus ini mulai terungkap setelah seorang perempuan berinisial NM bersama dua anaknya mendatangi Direktorat Jenderal Imigrasi pada 5 Desember 2024. NM mengaku izin tinggalnya telah habis selama sekitar lima tahun karena pergerakannya dibatasi oleh AW yang merupakan suaminya. Dia juga mengaku pernah jadi korban pelecehan seksual oleh pria tersebut di Amerika Serikat.

Imigrasi kemudian memfasilitasi kepulangan NM dan kedua anaknya ke Amerika Serikat pada 7 Desember 2024. Dari laporan tersebut, Ditjen Imigrasi melakukan koordinasi intensif dengan Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk menelusuri identitas dan status hukum AW.

Hasil penelusuran menunjukkan AW telah berulang kali mengganti identitas selama sekitar 15 tahun berada di Indonesia. Dia diketahui dapat kewarganegaraan Amerika Serikat lewat proses naturalisasi pada 4 Mei 2000 dan memiliki paspor Amerika Serikat yang telah kedaluwarsa sejak 2010.

Berdasarkan hasil penyelidikan dan informasi masyarakat, petugas akhirnya menemukan lokasi persembunyian AW di Sawangan. Saat proses penangkapan berlangsung, petugas sempat menghadapi upaya penghalangan dari pihak keluarga. Namun AW berhasil diamankan setelah ditemukan bersembunyi di dalam bunker rumahnya.

Secara keimigrasian, AW dinilai melakukan pelanggaran serius berupa penggunaan identitas palsu dan penyalahgunaan dokumen perjalanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Karena itu, AW telah dikenakan pendetensian dan deportasi pada 4 Juni 2026 dengan pengawalan US Marshals. Selain itu, Imigrasi juga menjatuhkan penangkalan seumur hidup agar yang bersangkutan tidak dapat kembali masuk ke wilayah Indonesia.

"Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa fungsi pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian berjalan efektif melalui sinergi dan kerja sama yang baik dengan aparat penegak hukum maupun negara-negara sahabat. Prinsip selective policy dalam keimigrasian Indonesia dijalankan secara konsisten dan kami memastikan bahwa setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia tidak hanya wajib memenuhi persyaratan administratif. Mereka juga tidak boleh membahayakan keamanan dan ketertiban umum. Terhadap setiap pelanggaran, kami akan bertindak tegas demi menjaga kedaulatan negara, karena imigrasi untuk rakyat," kata Hendarsam.