Serikat Buruh Nilai Cara Pemerintah Sampaikan Wacana Omnibus Law Buruk

Kondisi saling tidak percaya yang dimaksud Ristadi adalah antara para stakeholder saling bersikap tidak terbuka satu dengan yang lain. Serikat buruh, kata Ristadi, belum membahas substansi terkait omnibus law dengan pemerintah. 

Ristadi menambahkan ia tidak ada masalah dengan RUU Omnibus Law, selama mengedepankan kesejahteraan dan perlindungan bagi para pekerjanya. 

"Kemarin kita baru ketemu ngobrol soal omnibus law itu baru kulit-kulit nya saja. Yang tadi saya sampaikan soal peningkatan investasi, untuk meningkatkan dunia usaha, pengangguran," ujarnya.

Ia juga menyoroti bagaimana pemerintah justru tiba-tiba sudah menyimpulkan serikat pekerja sepakat dengan keberadaan RUU omnibus law. Padahal, mereka belum melihat naskah dan substansi dari draf rancangan undang-undang tersebut. 

"Kemudian kayak pemerintah mengatakan kami sudah sepakat (dengan RUU omnibus law) itu yang kemudian jangan pemerintah main klaim begitu. Rasa kepercayaan itu juga jadi ya udahlah kami gak akan lagi ketemu pemerintah. Nanti jangan-jangan belum apa-apa sudah diklaim setuju padahal kan hanya baru bicara," tutur Ristadi. 

Serikat buruh juga mengkritik cara pemerintah yang menyampaikan informasi tidak utuh mengenai omnibus law. Alhasil, persepsi yang terbentuk di mata buruh justru keliru. 

"Kadang disampaikan oleh menterinya. Padahal, dia belum tentu paham betul. Akhirnya disampaikan seadanya saja. Contohnya soal jam kerja yang fleksibel, padahal yang mau diatur fleksibel itu adalah yang di bawah 8 jam kerja per hari bukan berlaku untuk semua pekerja," kata dia.