Setelah Kalimantan, Prabowo Tinjau Penanganan Karhutla di Sumatra

Selain memperkuat operasi pemadaman, pemerintah juga mengambil langkah hukum terhadap pihak yang berkaitan dengan terjadinya karhutla. Aparat penegak hukum mulai melakukan penyelidikan terhadap sejumlah wilayah konsesi korporasi yang mengalami kebakaran atau dinilai tidak menjalankan kewajiban menjaga arealnya.

“Presiden juga telah menginstruksikan tindakan tegas tanpa kompromi. Aparat penegak hukum telah memulai proses penyelidikan terhadap sejumlah area konsesi korporasi yang terbukti terbakar maupun lalai dalam menjaga lahannya,” ucap dia.

Setelah Kalimantan, perhatian pemerintah kini diarahkan ke sejumlah wilayah di Sumatra, terutama Riau, Jambi, dan Sumatra Selatan. Data SiPongi Kementerian Kehutanan mencatat 2.894 titik panas tersebar di 10 provinsi di Sumatra, dengan jumlah tertinggi berada di Sumatra Selatan sebanyak 1.410 titik, disusul Riau 480 titik dan Jambi 425 titik.

“Fokus penanganan kini diperluas ke Sumatra, khususnya Riau, Jambi, dan Sumatra Selatan. Berdasarkan data SiPongi Kementerian Kehutanan, terdapat 2.894 hotspot di 10 provinsi di Sumatra,” ujar dia.

Terkait luas area terdampak, kebakaran di 10 provinsi Sumatra sepanjang 2026 mencapai 36.047,64 hektare. Pemerintah menyiapkan berbagai langkah untuk membatasi penyebaran api sekaligus mencegah munculnya titik panas baru.

“Luas lahan terbakar di 10 provinsi Sumatra pada 2026 tercatat mencapai 36.047,64 hektare. Pemerintah terus mengerahkan sumber daya untuk menghentikan perluasan kebakaran dan mencegah titik api baru,” kata Prasetyo.

Operasi penanganan dilakukan melalui kombinasi pemadaman di darat, pengerahan personel, patroli, penggunaan pesawat water bombing, serta Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Langkah tersebut diarahkan tidak hanya untuk mengatasi api, tetapi juga mengurangi risiko kebakaran kembali terjadi dan menjaga keselamatan masyarakat dari paparan asap.

“Pemerintah terus memperkuat operasi terpadu melalui pemadaman darat, pengerahan personel, patroli, water bombing, dan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Penanganan dilakukan secara menyeluruh untuk memadamkan api, mencegah titik api baru, dan melindungi masyarakat dari dampak kabut asap,” ujar Prasetyo.

Kondisi kualitas udara juga menjadi perhatian pemerintah dalam penanganan karhutla di Sumatra. Pekanbaru tercatat memiliki AQI 225 dalam kategori sangat tidak sehat, sedangkan indeks kualitas udara di Jambi mencapai 187 dan Palembang 180.

“Pemantauan kualitas udara terus dilakukan, terutama di wilayah yang mengalami peningkatan paparan asap. Pekanbaru tercatat memiliki AQI 225 atau kategori sangat tidak sehat, sementara Jambi dan Palembang masing-masing berada pada AQI 187 dan 180,” kata Prasetyo.

Penanganan di lapangan melibatkan pemerintah daerah, BNPB dan BPBD, Kementerian Kehutanan, TNI, Polri, Manggala Agni, serta masyarakat. Seluruh unsur diarahkan bekerja dalam koordinasi yang sama, terutama dalam menghadapi kebakaran di lahan gambut yang memiliki karakteristik berbeda dengan wilayah lainnya.

“Presiden memastikan seluruh jajaran, mulai dari pemerintah daerah, BNPB/BPBD, Kementerian Kehutanan, TNI, Polri, Manggala Agni, hingga unsur masyarakat, bergerak dalam satu komando,” ucap dia.

Karakter lahan gambut turut menjadi perhatian khusus karena api dapat bergerak di bawah permukaan tanah dan kembali muncul setelah terlihat padam. Kondisi tersebut membuat proses penanganan membutuhkan pembasahan, pemadaman, serta penyisiran secara berulang.

“Lahan gambut mendapat perhatian khusus karena api dapat menjalar di bawah permukaan dan kembali muncul. Karena itu, pemadaman, pembasahan, dan penyisiran perlu dilakukan secara berulang untuk memastikan api benar-benar padam,” tutur Prasetyo.

Peninjauan Presiden ke Sumatra, yang diawali dari Riau, menjadi lanjutan dari operasi penanganan karhutla di Kalimantan dalam kerangka penanganan bencana secara nasional. Pemerintah akan terus mengevaluasi kondisi di lapangan dan menyesuaikan pengerahan personel maupun peralatan sesuai kebutuhan.

“Kunjungan Presiden ke Sumatra yang dimulai dari Riau merupakan kelanjutan dari penanganan karhutla di Kalimantan dan menjadi satu kesatuan upaya nasional. Prioritasnya menghentikan perluasan kebakaran, menekan munculnya titik api baru, serta memastikan masyarakat terlindungi dari dampak karhutla dan kabut asap,” imbuhnya.