Setkab Minta Tambahan Anggaran Rp39 Miliar, Ada buat Stafsus Milenial

20 Sep 2021, 16:19 WIB

Sekretariat Kabinet Pramono Anung (youtube.com/Komisi II DPR)

Jakarta, IDN Times - Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengajukan tambahan anggaran 2022 untuk Sekretariat Kabinet (Setkab) sebesar Rp39 miliar kepada DPR RI. Menurutnya, penambahan anggaran tersebut diperlukan untuk beberapa program Setkab ke depan.

"Sehingga total usulan tambahan anggaran Setkab Rp39 miliar," kata Pramono seperti disiarkan langsung di kanal YouTube Komisi II DPR RI, Senin (20/9/2021).

Sebelumnya, pada Juni 2021, Pramono telah mengajukan pagu indikatif untuk Setkab sebesar Rp326,32 miliar untuk tahun anggaran 2022. Dana tersebut akan digunakan untuk belanja operasional sebesar Rp247,75 miliar dan nonoperasional Rp75,56 miliar.

1. Rincian penggunaan anggaran, termasuk untuk penyiapan naskah kepresidenan dan penerjemah

Setkab.go.id

Dalam paparannya, Pramono menyampaikan ada beberapa program dalam rincian penambahan anggaran tersebut. Salah satunya untuk kegiatan staf khusus millennials Presiden Jokowi sebesar Rp3,6 miliar.

"Ada beberapa penambahan. Pertama adalah kegiatan stafsus presiden millennials sebagai tindak lanjut arahan Presiden Rp3,6 miliar," kata Pramono.

Selain itu, ada juga untuk pengintegrasian sistem informasi dalam satu sistem E-Cabinet sebesar Rp24 miliar, kekurangan biaya sewa ruang kerja Rp7,8 miliar, penyiapan kegiatan sidang Tim Penilai Akhir (TPA) Rp1,2 miliar, pelaksanaan kegiatan pengawasan internal Rp191 juta.

"Penyiapan naskah kepresidenan dan penerjemah ini adalah hal yang baru Rp1,2 miliar," ucapnya.

2. Setkab telah refocusing anggaran sebanyak lima kali di 2021

IDN Times/Arief Rahmat

Dalam kesempatan ini, Pramono menyampaikan bahwa Setkab telah melakukan refocusing dan alokasi anggaran sebanyak lima kali pada 2021. Dia menuturkan, penghematan itu dilakukan lantaran adanya refocusing anggaran untuk pandemik COVID-19.

Mengenai realisasi anggaran 2021, Pramono menyebutkan, Setkab telah melakukan empat kali penghematan, dari pagu awal sebesar Rp339,76 miliar hingga menjadi Rp297,69 miliar.

"Kami melaporkan pemanfaatan anggaran belanja sampai 10 September 2021. Untuk belanja pegawai presentasenya telah mencapai 71,58 persen, sisa anggarannya masih Rp48 miliar. Belanja barang 48,88 persen, sisa anggarannya Rp53 miliar. Belanja modal 47,47 persen, sisanya Rp12 miliar," tutur Pramono.

3. Pramono yakin pencapaian anggaran Setkab di 2021 bisa sampai 93 persen

Ilustrasi APBN. (IDN Times/Aditya Pratama)

Pramono juga menyampaikan bahwa Setkab telah meraih Penghargaan WTP lima kali berturut-turut dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Secara keseluruhan Setkab telah berhasil meraih sembilan kali opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas hasil pemeriksaan laporan keuangannya, yaitu dari 2012 hingga 2020.

"Perlu kami laporkan, untuk belanja barang dan belanja modal, banyak yang sudah dikontrakkan sampai akhir tahun 2021 seperti kebersihan gedung, pengadaan sewa mesin fotokopi, sewa kendaraan dinas, layanan internet, peralatan perkantoran dan lain-lain. Kami meyakini capaian anggaran untuk 2021 kurang lebih sama dengan 2020, kurang lebih 92-93 persen," tutur Pramono.