Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo memerintahkan seluruh kementerian dan lembaga agar menghentikan anggaran belanja untuk produk luar negeri. Sebaliknya, ia meminta agar seluruh belanja diprioritaskan pada belanja di dalam negeri.
Menurut Jokowi, dengan mempercepat belanja pemerintah, hal itu dapat menggerakkan perekonomian dalam negeri. Itu bisa menjadi kunci bagi pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemik virus corona.
Jokowi mengatakan belanja pemerintah bisa menjadi penggerak utama bagi perekonomian di tengah pandemik virus corona. Karena itu, mantan Wali Kota Solo ini memerintahkan agar regulasi yang berkaitan dengan belanja pemerintah, lebih disederhanakan lagi sesuai dengan kebutuhan.
"Saya minta semuanya dipercepat, terutama yang anggarannya besar-besar. Ini Kemendikbud ada Rp70,7 triliun, Kemensos Rp104,4 triliun, Kemenhan Rp117,9 triliun, Polri Rp92,6 triliun, Kementerian Perhubungan Rp32,7 triliun," kata Jokowi dalam arahannya saat rapat terbatas, di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa 7 Juli 2020.
Orang nomor satu di Indonesia itu juga mengingatkan jajarannya agar bekerja berdasarkan konteks krisis, tidak seperti dalam keadaan normal. Ia juga wanti-wanti soal pembelanjaan pemerintah yang harus mengutamakan produk-produk dalam negeri.
"Misalnya di Kemenhan, bisa saja di DI (Dirgantara Indonesia), beli di Pindad, beli di PAL. Yang bayar di sini ya yang cash, cash, cash. APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), beli produk dalam negeri. Saya kira Pak Menhan juga lebih tahu mengenai ini," tutur Jokowi.
"Saya kira belanja-belanja yang dulu belanja ke luar, direm dulu. Beli, belanja, yang produk-produk kita. Agar apa? Ekonomi kena trigger, bisa memacu growth kita, pertumbuhan (ekonomi) kita," lanjut presiden.
Kepala negara juga mengaku akan terus memantau dan mengawasi belanja harian setiap kementerian atau lembaga.
"Naiknya berapa persen. Harian, saya lihat betul sekarang. Karena memang kuncinya di kuartal ketiga ini. Begitu kuartal ketiga bisa mengungkit ke plus (pertumbuhan ekonomi), ya sudah kuartal keempat lebih mudah, tahun depan insyaallah juga akan lebih mudah," ujar Jokowi.
Jokowi juga menyinggung alat kebutuhan medis untuk penanganan COVID-19 yang sekarang ini mampu diproduksi di dalam negeri. Di antaranya stok obat, alat uji PCR, hingga alat uji cepat COVID-19. Sehingga, presiden tak ingin menterinya membeli alat-alat medis tersebut dari luar negeri.
"Jangan ada lagi beli yang dari luar, apalagi hanya masker, banyak kita produksinya. APD (alat pelindung diri) 17 juta produksi kita per bulan. Padahal kita pakainya hanya kurang lebih empat sampai lima juta (unit). Hal-hal seperti ini saya mohon Bapak, Ibu Menteri, Pak Sekjen, Pak Dirjen, tahu semuanya masalah dan problem yang kita hadapi," ucap mantan gubernur DKI Jakarta itu.