Sri Mulyani: Kebangetan Kalau Ada Petugas Pajak yang Ditangkap KPK!

Atas perbuatannya, Rajesh selaku pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Sementara Handang sebagai penerima suap dijerat dengan Pasal 12 ‎huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Tipikor.

Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati juga membenarkan Tim Satgas KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) tersebut.

Saat penangkapan ke HS di lokasi, penyidik mengamankan uang sejumlah 148.500 Dollar AS atau setara dengan 1,9 miliar rupiah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani jengkel dengan oknum pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang ditangkap tangan oleh KPK. Padahal, dia mengaku sudah mengingatkan semua pejabat di bawah Kementerian Keuangan, termasuk Diren Pajak, untuk memerangi praktik korupsi dan menjaga nama baik institusi.

Pejabat Dirjen Pajak yang dikabarkan menerima suap dari pengusaha telah mengkhianati institusi Dirjen Pajak. Padahal, Dirjen Pajak sedang membangun kembali kepercayaan masyarakat.

Pada 2010 lalu, Dirjen Pajak mendapat sorotan tajam dari publik lantaran seorang pegawainya, yakni Gayus Tambunan tersandung kasus mafia pajak. Sri Mulyani menuturkan bahwa kasus Gayus telah melunturkan kepercayaan masyarakat pada Ditjen Pajak.

Dia menegaskan bahwa keuangan negara adalah uang rakyat. Harus dikelola oleh pemerintah dengan baik. Bukan dimanfaatkan untuk kepentingan diri sendiri.

Meski begitu, dia menilai bahwa langkah KPK sudah sejalan dengan upaya yang dilakukan oleh Kemenkeu, yaitu memerangi korupsi. Bahkan, dia mengungkapkan langkah KPK menangkap oknum pejabat Dirjen Pajak juga atas koordinasi dengan Inspektorat Jenderal Kemenkeu.