Jakarta, IDN Times - Charta Politika Indonesia merilis hasil survei terhadap sejumlah sektor. Salah satunya mengenai kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah pusat, di bawah Presiden Joko "Jokowi" Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
Charta Politika Indonesia melakukan wawancara tatap muka, menggunakan metode multistage random sampling dengan melibatkan 1.220 responden, pada 4-11 Januari 2024. Margin of error pada survei tersebut sekitar 2,82 persen.
Hasilnya, kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah masih tinggi. Responden yang menyatakan cukup puas 64,9 persen, sangat puas 11,4 persen. Bila digabung, angkanya menjadi 76,3 persen.
Adapun responden yang kurang puas ada 20,6 persen dan tidak puas sama sekali 1,5 persen. Angka tersebut digabung menjadi 22,1 persen. Kemudian, ada 1,6 responden yang tidak menjawab atau tidak tahu.
Charta Politika Indonesia menyatakan, kepuasan terhadap kinerja pemerintah dibanding survei sebelumnya mengalami penurunan. Pada survei 20-27 Desember 2023, kepuasan publik sebesar 78 persen.
Sementara itu, tren ketidakpuasan mengalami peningkatan. Pada survei Charta Politika Indonesia, 20-27 Desember 2023, publik yang menyatakan tidak puas ada 19 persen.
Charta Politka Indonesia juga merilis alasan publik puas terhadap kinerja pemerintah. Berikut angka kepuasannya:
- Karena pembangunan infrastruktur: 32,9 persen
- Karena sering mendapatkan bantuan sosial: 27,4 persen
- Karena program hilirisasi industri: 2,4 persen
- Tidak tahu/tidak menjawab: 37,4 persen.