Sekjen PBB Tuntut Pertanggungjawaban Pemasok Senjata Perang Sudan
- PBB mendesak pertanggungjawaban negara pemasok senjata kepada faksi Sudan, setelah investigasi menemukan dukungan lintas batas memfasilitasi serangan drone ke zona sipil.
- Konflik memperparah krisis kemanusiaan: fasilitas umum rusak, pasokan pangan terhenti, rumah sakit kewalahan, serta jutaan keluarga menghadapi trauma dan kehilangan tempat tinggal.
- Perebutan kekuasaan antara militer dan RSF sejak April 2023 berkembang menjadi perang saudara, memaksa lebih dari 14 juta orang mengungsi dalam keterbatasan kebutuhan dasar.
Jakarta, IDN Times – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyoroti eskalasi konflik berdarah yang makin memburuk di Sudan dalam pengarahan pers di New York pada Rabu (16/9/2026). Pertemuan menjelang Sidang Majelis Umum PBB tersebut memfokuskan perhatian pada intervensi asing yang dituding memperparah pertempuran.
Sorotan internasional ini diharapkan mampu mendorong tindakan diplomatik nyata dari para pimpinan negara anggota. Koordinasi multilateral dinilai krusial demi meredam krisis kemanusiaan berkepanjangan dan melindungi warga sipil.
1. Desakan pertanggungjawaban bagi negara penyedia senjata
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres (IAEA Imagebank, CC BY 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/2.0>, via Wikimedia Commons) Sekretariat Jenderal PBB mendesak penegakan akuntabilitas terhadap negara-negara yang menyalurkan persenjataan kepada faksi bersenjata di Sudan. Pasokan perangkat militer serta teknologi tempur modern dari luar negeri terbukti memperluas skala kerusakan di kawasan permukiman warga.
Investigasi tim pencari fakta PBB menemukan bahwa sokongan alutsista lintas batas memfasilitasi serangan pesawat nirawak ke zona sipil. Oleh karena itu, badan dunia tersebut mendorong perluasan embargo senjata secara menyeluruh guna memutus suplai militer ke wilayah konflik.
“Harus ada pertanggungjawaban atas campur tangan sejumlah negara yang memasok senjata ketika senjata tersebut digunakan untuk menyerang warga sipil,” kata Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, dikutip dari The National.
2. Penderitaan warga sipil akibat krisis kemanusiaan yang memburuk
Perang saudara yang meletus pada April 2023 di Sudan, telah mengubah negara tersebut menjadi tempat berkembang biaknya penyakit, kekurangan gizi, dan kesengsaraan. (x.com/WHO Sudan) Kerusakan fasilitas umum dan terhentinya rantai pasokan pangan mempercepat laju krisis kelaparan di berbagai kota di Sudan. Layanan medis darurat dan rumah sakit setempat juga tidak lagi mampu menampung lonjakan korban luka akibat pengeboman artileri berat.
Tekanan psikologis serta trauma mendalam terus membayangi jutaan keluarga yang kehilangan tempat tinggal dan sarana bertahan hidup. Berbagai pelanggaran berat terhadap hukum kemanusiaan internasional pun terus terjadi di area permukiman padat penduduk.
“Apa yang terjadi di Sudan sangat mengerikan, situasi kemanusiaannya memprihatinkan, dan penderitaan rakyat sudah tidak dapat ditoleransi lagi,” kata Antonio Guterres.
3. Perebutan kekuasaan militer memicu gelombang pengungsian
Tenda para pengungsi korban perang di Sudan (Twitter.com/UNHCR Sudan) Peperangan brutal di Sudan berawal dari perebutan kekuasaan antara angkatan bersenjata militer dan kelompok paramiliter Rapid Support Forces (RSF) sejak April 2023. Perpecahan antarfaksi militer ini dengan cepat berubah menjadi perang saudara yang menghancurkan tatanan sosial negara tersebut.
Gelombang pengungsian paksa kini telah melampaui angka 14 juta jiwa dan menjadi salah satu krisis eksodus terbesar di era modern. Sebagian besar pengungsi bertahan di kamp penampungan perbatasan dengan keterbatasan akses air bersih, sanitasi, dan bahan pokok.
