Survei PPI: Amran Menteri Kinerja Terbaik, Raja Juli Terburuk

Berdasarkan hasil survei PPI, Andi Amran Sulaiman, memperoleh penilaian tertinggi sebagai menteri atau pejabat negara dengan kinerja terbaik, yakni 15,4 persen. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menempati posisi kedua dengan 14,5 persen.

Menteri Pemuda dan Olahraga, Erick Thohir, berada di urutan ketiga dengan 6 persen. Berikutnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf memperoleh 4,5 persen, disusul Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transmisi Energi Bahlil Lahadalia sebesar 3,2 persen.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menempati posisi keenam dengan 2,1 persen. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memperoleh 1,5 persen dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan sebesar 1,1 persen.

Dua nama lainnya dalam daftar 10 besar adalah Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi dengan 0,9 persen serta Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani sebesar 0,8 persen.

Berikut daftar lengkap 10 menteri atau pejabat negara dengan kinerja terbaik versi survei PPI:

Pada daftar sebaliknya, Raja Juli Antoni memperoleh penilaian tertinggi sebagai menteri atau pejabat negara dengan kinerja terburuk, yakni 19,8 persen. Posisi berikutnya ditempati Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana dengan 11,2 persen.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid berada di urutan ketiga dengan 9,3 persen. Sementara itu, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai memperoleh 6,5 persen.

Penilaian terhadap empat nama teratas dalam daftar tersebut memiliki selisih cukup lebar dengan nama-nama berikutnya. Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo memperoleh 0,7 persen, sedangkan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto serta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin masing-masing mendapat 0,3 persen.

Dua posisi terakhir ditempati Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, dengan 0,2 persen serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, masing-masing 0,1 persen.

Berikut daftar 10 menteri atau pejabat negara dengan penilaian kinerja terburuk versi survei PPI:

Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan: 19,8 persen.

Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Pariwisata: 11,2 persen.

Nusron Wahid, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN: 9,3 persen.

Natalius Pigai, Menteri Hak Asasi Manusia: 6,5 persen.

Dody Hanggodo, Menteri Pekerjaan Umum: 0,7 persen.

Agus Andrianto, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan: 0,3 persen.

Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan: 0,3 persen.

Yassierli, Menteri Ketenagakerjaan: 0,2 persen.

Arifah Fauzi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: 0,1 persen.

Rini Widyantini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: 0,1

PPI juga mengidentifikasi alasan yang disampaikan responden ketika menilai kinerja para pejabat. Untuk Andi Amran Sulaiman, alasan yang paling banyak disebut berkaitan dengan swasembada pangan sebesar 29,6 persen. Berikutnya, 17,6 persen responden menyebut pupuk yang murah dan berlimpah.

Pada Teddy Indra Wijaya, alasan yang paling banyak muncul adalah penilaian “sedikit bicara, banyak bekerja” sebesar 19,6 persen. Sebanyak 15,6 persen responden juga menyebut penampilannya yang dinilai tampan dan gagah, sementara 11,9 persen menilai kemampuannya mengkomunikasikan program pemerintah.

Sementara itu, alasan yang disampaikan responden ketika menilai Raja Juli Antoni secara negatif antara lain dianggap tidak mampu menangani kebakaran hutan dan lahan sebesar 21,4 persen. Sebanyak 18,1 persen responden menyebut isu penerimaan amplop, sedangkan 9,7 persen menyoroti pembabatan hutan yang dinilai masih marak.

Untuk Widiyanti Putri Wardhana, 15,3 persen responden menilai potensi pariwisata Indonesia belum dimaksimalkan. Adapun penilaian negatif terhadap Nusron Wahid antara lain berkaitan dengan aparat yang terkena operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi sebesar 21,2 persen dan persoalan mafia tanah sebesar 12,6 persen.

Alasan-alasan tersebut merupakan jawaban spontan responden dalam survei. Karena itu, hasilnya menggambarkan persepsi masyarakat yang diwawancarai, bukan penetapan resmi mengenai keberhasilan atau kegagalan seorang menteri.

PPI melaksanakan survei nasional pada 26 September–6 Oktober 2026. Populasi survei mencakup penduduk Indonesia yang telah berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah.

Berdasarkan dokumen survei, PPI menetapkan target 1.200 responden yang tersebar secara proporsional di 38 provinsi, 116 kabupaten/kota, 120 kecamatan, serta 120 desa atau kelurahan.

Kerangka pengambilan sampel menggunakan data kelurahan dan jumlah pemilih pada Pemilu 2024 yang diperoleh dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Stratifikasi dilakukan berdasarkan jenis kelamin dan agama responden.

Responden terpilih diwawancarai secara langsung atau tatap muka. PPI menetapkan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen dengan margin of error 2,83 persen.

Untuk menjaga kualitas data, PPI menerapkan pengendalian mutu melalui pemeriksaan terhadap 50 persen dari total responden, atau lima responden untuk setiap pewawancara. Pengawasan juga dilakukan secara berlapis oleh koordinator daerah, koordinator wilayah, dan peneliti.

Dalam pertanyaan mengenai menteri atau pejabat negara dengan kinerja terbaik dan terburuk, responden memberikan jawaban secara spontan. Artinya, responden menyebut nama pejabat yang mereka nilai tanpa harus memilih dari daftar nama yang disediakan.

Metode tersebut memungkinkan nama pejabat muncul berdasarkan ingatan dan penilaian responden. Namun, hasilnya tetap perlu dibaca sebagai persepsi masyarakat dalam survei, bukan ukuran objektif yang mencakup seluruh aspek kinerja kementerian.