Susi Pudjiastuti Apresiasi Mega yang Suarakan soal Ekspor Baby Lobster

Perempuan yang menjadi pernah menjabat presiden kelima Indonesia itu mengatakan seharusnya bayi lobster tetap dibiarkan hidup di laut. Jangan malah ditangkap lalu diekspor. Mega mengatakan bayi lobster itu sebaiknya ditangkap pada usia tertentu. 

"Biarkan dia hidup di laut, senang-senang berenang sampai suatu saat ada klasifikasi ukuran yang boleh ditangkap itu. Tidak ada kita klasifikasi itu lho," kata Mega. 

Ia pun menyentil tidak bisa urusan lingkungan menjadi semata-mata tanggung jawab Kementerian Lingungan Hidup (KLH). "Never happens, tidak bisa. Orangnya tidak cukup untuk menjaga," ujarnya lagi. 

Menurut Mega permasalahan soal ekspor benur tidak menjadi panjang karena sudah ada larangannya. 

Melalui akun media sosialnya, Susi juga sempat menulis bahwa ia frustasi ada banyak kebijakan yang justru merusak laut. Namun, tetap dibiarkan. "Cantrang, (penggunaan) trawl, ilegal fishing, perdagangan coral. Semua cuma Ibu (Mega) yang bisa hentikan. Kawani Susi untuk jaga laut, Ibu. Larang yang merusak lautan," tulis Susi lagi.

Ia pun menaruh harapan agar Mega bisa ikut mencegah kerusakan di laut yang terjadi dalam kurun waktu satu tahun terakhir. Sementara, di program Mata Najwa yang tayang pada 23 Desember 2020 lalu, Susi mengakui baru menyadari bayi lobster adalah komoditas yang menguntungkan nelayan ketika menjadi Menteri KKP.

"Yang membuat nelayan kaya bukan bibitnya, tapi lobster (berukuran) besar, karena pengambilannya bisa sustain, so I wanna do something for that. Tapi, kalau sekarang saya sudah tak punya kekuatan lagi. But, at least, saya sharing logika (berpikir)," kata perempuan pemilik maskapai Susi Air itu. 

Di program itu, Susi menegaskan apapun sumber daya laut seperti ikan, udang, lobster adalah SDA yang bisa diperbarui. Namun, minyak dan gas tidak termasuk SDA klasifikasi itu. 

"Renewable resources itu kalau dijaga akan banyak dan terus ada untuk sekarang serta masa depan. Untuk kita dan anak cucu kita. Tetapi, kalau dikelola dengan cara menambang," ujarnya. 

Ia juga merasa frustasi karena aspirasinya mengenai tata kelola laut tidak didengar oleh pemerintah yang berkuasa saat ini. Mayoritas orang-orang di dalam pemerintah, kata Susi, pemilik usaha tambang. 

"Kalau orang tambang itu ya gali sebanyak-banyaknya supaya kena kita semua," tutur dia lagi. 

Kebijakan membuka kembali keran ekspor benih lobster sempat menuai protes dan kontroversi. Namun, menurut mantan Menteri KKP, Edhy Prabowo, kebijakan tersebut justru akan menguntungkan para nelayan. 

Belakangan, Edhy ikut ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 24 November 2020 karena menerima suap dari pengusaha ekspor benih lobster. Orang dekat Prabowo Subianto itu diduga menerima suap senilai Rp9 miliar yang disimpan dalam bentuk kartu debit ATM. Uang tersebut diduga berasal dari berbagai perusahaan yang mendapat jatah ekspor benih lobster. 

Korupsi izin ekspor benih lobster ini turut menyeret eks calon anggota legislatif dari PDIP Perjuangan, Andreau Misanta Pribadi. Setelah sempat buron, pria yang menjadi staf khusus Edhy di KKP itu menyerahkan diri ke KPK pada 26 November 2020. 

Andreau diduga sebagai pihak yang menerima suap dari para pengusaha ekspor benur untuk ditujukan bagi Edhy.