Gus Ipul: Pemerintah Bekerja dengan Kebijakan, Jurnalis dengan Fakta
- Kemensos menggelar Anugerah Jurnalistik Sekolah Rakyat 2026 untuk mengapresiasi jurnalis yang mengabarkan kisah program sosial dan kelompok masyarakat yang kerap terabaikan.
- Gus Ipul menekankan sinergi pemerintah dan pers: kebijakan dijalankan pemerintah, sementara jurnalis menyampaikan fakta serta menjadi suara bagi masyarakat yang tak terdengar.
- Hingga 2026, 182 Sekolah Rakyat menampung lebih dari 44 ribu siswa keluarga kurang mampu, dengan pendidikan berasrama dan pemberdayaan orangtua untuk memutus kemiskinan antargenerasi.
Jakarta, IDN Times – Kementerian Sosial (Kemensos) menyelenggarakan Anugerah Jurnalistik Sekolah Rakyat 2026 sebagai bentuk apresiasi terhadap para insan media yang telah mengabarkan kisah-kisah Sekolah Rakyat dari berbagai penjuru negeri.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), menyampaikan, apresiasi setinggi-tingginya kepada para jurnalis yang konsisten memberitakan dan mengawal berbagai program sosial pemerintah, khususnya Sekolah Rakyat.
Gus Ipul menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan pers sebagai dua pilar yang sama-sama memiliki tanggung jawab menjaga martabat manusia.
"Pemerintah bekerja melalui kebijakan, sementara wartawan bekerja melalui fakta. Wartawan bukan sekadar menyampaikan berita, melainkan mata yang membantu melihat mereka yang terabaikan, telinga yang mendengar mereka yang tak terdengar, dan suara bagi mereka yang selama ini tak bersuara," ujar dia dalam acara Anugerah Jurnalistik Sekolah Rakyat di SRT 1 Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (17/10) malam.
1. Putus mata rantai kemiskinan
Sekolah Rakyat di Kabupaten Bekasi. (IDN Times/Imam Faishal) Lomba karya jurnalistik dengan tema Sekolah Rakyat Memuliakan “The Invisible People” ini pun menjadi ruang partisipasi dan ekspresi bagi jurnalis untuk menginformasikan cerita dari Sekolah Rakyat dalam bentuk tulisan, berita foto, dan video.
Gus Ipul mengatakan, kontribusi jurnalis sangat penting dalam penyelenggaraan program Sekolah Rakyat yang digagas langsung oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan dan pemberdayaan orangtua siswa.
2. Sebanyak 182 titik Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia
Menteri Sosial Saifullah Yusuf didampingi Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menghadiri kegiatan Penguatan Penjangkauan Sekolah Rakyat dan Perlindungan Sosial di Rowosari, Kecamatan Tembalang, Sabtu (10/10/2026). (dok. Pemkot Semarang) Dia mengatakan, Sekolah Rakyat merupakan program strategis berbasis amanat Pasal 34 Ayat 1 UUD 1945 untuk memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi. Hingga tahun 2026, tercatat 182 titik Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia yang menampung lebih dari 44 ribu siswa dari keluarga kurang mampu.
"Kita patut bersyukur salah satu gagasan besar Presiden, yaitu Sekolah Rakyat, mulai menunjukkan hasil yang menggembirakan,” kata dia.
3. Setiap rupiah APBN harus mendorong pemberdayaan
Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar dalam Anugerah Jurnalistik di Bekasi, Sabtu (18/10/2026)/ IDN Times Dini Suciatiningrum Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, turut mengapresiasi Sekolah Rakyat sebagai model pendidikan berasrama yang mapan. Anaknya disekolahkan dan orangtuanya diberdayakan.
Sekolah Rakyat, dinilainya, menjadi bentuk nyata kepedulian negara kepada masyarakat miskin atau the invisible people yang sebelumnya sering tidak terjangkau oleh kebijakan.
"Setiap rupiah APBN kita harus mendorong pemberdayaan. Melalui politik anggaran pemberdayaan dan kolaborasi dengan media, kita optimistis dapat melahirkan manusia Indonesia yang kuat, berdaya, dan mandiri," ujar dia.
